Aceh: Satu Atap, Tiga Lintasan - ANTARA News Aceh
Oleh Dr. Safriady S.sos, M.I.kom
Banda Aceh (ANTARA) - Pemekaran daerah di Aceh kembali menjadi perbincangan. Di satu sisi, ada gagasan membentuk wilayah administratif baru dengan alasan pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, dan membuka ruang pengelolaan potensi ekonomi yang lebih sesuai dengan karakter masing-masing kawasan.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pemekaran justru akan melahirkan birokrasi baru tanpa secara otomatis menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
Perdebatan tersebut sebenarnya membawa kita pada satu pertanyaan yang lebih fundamental adalah mengapa dalam satu provinsi, satu rumah besar bernama Aceh, terdapat lintasan pembangunan yang berbeda-beda?
Baca juga: Bupati Aceh Besar dukung penuh pemekaran Aceh Raya
Aceh dapat dibaca sebagai wilayah yang berada dalam satu atap, tetapi menempuh tiga lintasan. Lintasan pertama adalah kawasan pantai dan pusat-pusat urban yang relatif lebih dekat dengan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan infrastruktur.
Lintasan kedua adalah kawasan pedalaman dan pegunungan yang memiliki karakter geografis berbeda, dengan biaya konektivitas dan distribusi yang lebih tinggi.
Lintasan ketiga adalah wilayah-wilayah yang secara geografis maupun sosial memiliki keterisolasian lebih besar sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak dapat disamakan dengan kawasan perkotaan.
Perbedaan lintasan tersebut terlihat bukan hanya dari kondisi jalan dan jembatan, tetapi juga dari kesempatan ekonomi dan pendidikan.
Baca juga: Bupati: Peureulak Raya siap mekar dari Kabupaten Aceh Timur
Ketika Jarak Menjadi Biaya
Di kawasan pegunungan tengah Aceh, misalnya, jarak bukan sekadar angka kilometer. Jarak dapat berubah menjadi biaya ekonomi. Jalan yang panjang dan berliku, kondisi geografis yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, serta konektivitas yang belum sepenuhnya optimal membuat mobilitas manusia dan barang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
Situasi tersebut berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat.
Petani tidak hanya berhadapan dengan persoalan produksi, tetapi juga distribusi. Komoditas unggulan seperti kopi, hortikultura, dan hasil pertanian lainnya membutuhkan konektivitas menuju pasar. Ketika infrastruktur terganggu, rantai ekonomi ikut terganggu. Harga di tingkat produsen, biaya transportasi, akses terhadap pasar, hingga investasi menjadi persoalan yang saling berkaitan.
Di sinilah isu pemekaran seharusnya dibaca secara lebih substantif. Pertanyaannya bukan sekadar, apakah Aceh perlu dimekarkan?
Pertanyaan yang lebih penting yaitu apakah struktur pemerintahan yang ada sekarang sudah mampu memastikan bahwa setiap kawasan memperoleh kesempatan pembangunan yang relatif setara?
Jika jawabannya belum, maka aspirasi pemekaran harus dipahami sebagai bagian dari pencarian solusi atas persoalan pemerataan.
Namun, pemekaran juga bukan obat otomatis.
Halaman selanjutnya: masalah pendidikan
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.