Air tak cukup sekadar datang - ANTARA News Jawa Timur

Surabaya (ANTARA) - Air bersih datang dengan truk tangki ketika sumur mengering, tandon mulai kosong, dan warga harus menunggu giliran. Di banyak wilayah Jawa Timur, pemandangan semacam itu kembali menjadi bagian dari musim kemarau.

Per 16 September 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Sebanyak 22 kabupaten di antaranya telah mendapat penyaluran air bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Skala itu menunjukkan bahwa kekeringan bukan lagi persoalan satu dua desa. Ia telah menjadi persoalan lintas wilayah yang menuntut kerja pemerintah secara berlapis, dari distribusi air untuk kebutuhan segera hingga memastikan sumber air tetap tersedia ketika musim kering datang kembali.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi (BMKG) Jawa Timur memprakirakan puncak musim kemarau 2026 dominan terjadi pada Agustus dan September. BMKG juga mencatat kondisi El Nino pada September berada pada kategori sangat kuat dan atmosfer kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa banyak tangki air yang bergerak, melainkan seberapa jauh penyaluran itu mampu menjembatani masyarakat menuju sistem penyediaan air yang lebih tahan terhadap musim kering.

Tangki datang

Pemerintah daerah memang tidak punya pilihan untuk menunda bantuan ketika air menjadi kebutuhan mendesak. Di Sampang, misalnya, bantuan air bersih diberikan kepada 951 kepala keluarga atau 4.254 jiwa menggunakan dua truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Pemerintah juga menyerahkan tandon dan jeriken agar air dapat disimpan oleh warga.

Di Blitar, distribusi air diarahkan antara lain kepada warga Dusun Wonosari, Desa Tugurejo, Kecamatan Wates. Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur menyiapkan dukungan air bersih untuk 38.270 kepala keluarga atau 98.946 jiwa yang terdampak di tujuh kecamatan.

Di Ngawi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat penyaluran mencapai 606 ribu liter sejak 2 Agustus 2026 kepada 1.884 warga di 15 desa pada tujuh kecamatan. Distribusi dilakukan berulang, bahkan tiga hingga empat kali sehari bergantung pada permintaan masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (baju batik) saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026). Bantuan tersebut disalurkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih warga sekaligus bagian dari penanganan kekeringan di wilayah setempat. (ANTARA/Alimun Khakim)

Gambaran itu memperlihatkan bahwa penyaluran air bukan pekerjaan sederhana. Ada armada, bahan bakar, sumber air, rute distribusi, tempat penampungan, tenaga lapangan, dan koordinasi antarlembaga yang harus bergerak bersamaan.

Karena itu, bantuan tangki tetap penting sebagai respons kedaruratan. Namun, ukurannya harus jelas. Bantuan semestinya dipahami sebagai jembatan menuju pemulihan, bukan keadaan yang dibiarkan menjadi pola permanen setiap kemarau.

Apalagi kebutuhan air tidak berhenti pada minum. Rumah tangga memerlukan air untuk memasak, mandi, mencuci, sanitasi, beribadah, dan aktivitas ekonomi. Artinya, kekurangan air dapat memukul kualitas hidup jauh lebih luas daripada sekadar persoalan sulit memperoleh air minum.

Sumber menipis

Persoalan berikutnya adalah ketimpangan antara ketersediaan sumber air dan kebutuhan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan 97,30 persen rumah tangga di Jawa Timur memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Namun, angkanya berbeda menurut wilayah, yakni 98,60 persen di perkotaan dan 95,63 persen di perdesaan.

Angka tersebut penting, tetapi tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa persoalan air telah selesai. Akses terhadap sumber air minum layak merupakan indikator statistik yang tidak serta-merta menggambarkan kesinambungan pasokan ketika sumur mengering atau sumber air menurun pada puncak kemarau.

Di sinilah kekeringan membuka persoalan yang lebih dalam. Ada wilayah yang secara statistik memiliki akses, tetapi tetap rentan ketika kondisi hidrologis berubah. Ada pula daerah yang menghadapi persoalan berbeda karena jarak, topografi, atau karakter kepulauan.

Sumenep menjadi contoh yang memperlihatkan dimensi geografis itu. Sebanyak 62 desa di 19 kecamatan terdampak kekeringan, terdiri atas 34 desa di daratan dan 28 desa di kepulauan. Di Pulau Sapudi, 440 keluarga menerima 3.600 liter air yang diangkut dengan dua mobil tangki.

Bangkalan menghadapi persoalan serupa. Data pemerintah setempat mencatat 10 kecamatan terdampak dengan 15.789 kepala keluarga atau 38.625 jiwa. Distribusi air dilakukan bersamaan dengan upaya pengeboran sumber mata air serta penyediaan tandon dan jeriken.

Rangkaian data tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan air di Jawa Timur tidak bisa dilihat hanya dari jumlah liter yang disalurkan. Yang lebih menentukan adalah apakah setiap wilayah memiliki sumber air yang cukup, sistem penyimpanan yang memadai, dan jalur distribusi yang dapat bekerja sebelum warga berada dalam kondisi krisis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menempatkan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebagai bagian dari tugas dan kewenangan pemerintah. Regulasi tersebut juga menegaskan pengelolaan air perlu memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras.

Dengan kerangka itu, kekeringan seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi ketahanan sumber air setiap daerah. Bukan hanya menghitung berapa tangki yang tersedia, tetapi juga memetakan sumur, mata air, embung, waduk, jaringan perpipaan, tandon, hingga wilayah yang secara geografis mahal untuk dilayani.

Jalan menetap

Pemprov Jawa Timur sudah mengarahkan sebagian respons ke solusi jangka panjang. Pencarian sumber air permanen melalui pengeboran disebut sebagai salah satu langkah, disertai opsi pembangunan embung dan waduk. Pada saat yang sama, operasi modifikasi cuaca juga telah dilakukan sebagai bagian dari respons terhadap kondisi kemarau.

Arah tersebut perlu diperkuat dengan pemetaan yang lebih terukur. Setiap wilayah terdampak seharusnya memiliki peta sumber air, kapasitas cadangan, kebutuhan harian, jalur distribusi, dan skenario ketika kemarau berlangsung lebih panjang.

Tandon juga tidak semestinya hanya dipandang sebagai pelengkap bantuan. Ia dapat menjadi bagian dari sistem cadangan pada desa yang berulang kali mengalami kekeringan. Desa yang memiliki sumber air terdekat juga perlu didorong membangun sarana pengambilan, penyimpanan, dan distribusi yang dapat digunakan lintas musim.

Pendekatan serupa perlu diterapkan pada wilayah kepulauan. Pengalaman di Pulau Sapudi, Sumenep menunjukkan biaya sosial dan logistik distribusi air akan berbeda ketika masyarakat tinggal di wilayah yang bergantung pada transportasi antarpulau. Karena itu, investasi sumber air lokal dapat menjadi lebih strategis daripada terus menambah frekuensi pengiriman dari luar wilayah.

Pemerintah kabupaten dan kota juga perlu memiliki basis data kekeringan yang diperbarui secara berkala. Permintaan air dapat berubah cepat, sehingga penyaluran harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar rutinitas tahunan. Data desa yang berulang kali meminta bantuan mestinya menjadi dasar prioritas pembangunan infrastruktur air permanen.

Masyarakat pun memiliki peran. Penghematan air, perlindungan daerah tangkapan, pemeliharaan sumber air, serta penggunaan sarana penampungan secara tertib merupakan bagian dari ketahanan bersama. BMKG sendiri mengimbau masyarakat menghemat air dan meningkatkan kesiapsiagaan selama kondisi kering masih berlangsung.

Yang perlu diubah adalah cara memandang distribusi air. Selama ini, keberhasilan sering terlihat ketika truk tangki tiba dan air mengalir ke tandon warga. Padahal ukuran yang lebih penting adalah apakah warga masih membutuhkan truk tangki pada kemarau berikutnya.

Jawa Timur membutuhkan kebijakan yang bergerak dari respons menuju ketahanan. Bantuan air harus tetap sigap ketika krisis datang, tetapi pada saat yang sama setiap distribusi semestinya meninggalkan pengetahuan baru tentang sumber air, kebutuhan warga, dan titik lemah infrastruktur.

Air tidak cukup sekadar datang. Ia harus tersedia ketika dibutuhkan, tersimpan ketika melimpah, dan dapat diakses secara layak ketika musim berganti.

Di situlah penyaluran air bersih menemukan makna yang lebih jauh. Bukan sekadar mengisi tandon yang kosong, tetapi membangun sistem agar tandon tidak terus-menerus kosong.

Bagi Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan air bukan pekerjaan musiman, melainkan investasi kehidupan yang harus disiapkan jauh sebelum kemarau berikutnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.