Akademisi: Integrasi Hilirisasi dan Transisi Energi Perlu Dipercepat |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Integrasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi dinilai menjadi kunci untuk memastikan kekayaan mineral Indonesia tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi berkembang menjadi basis industri baru, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian energi.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto mengatakan penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis. Menurut dia, ekspansi industri pengolahan mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar sehingga kebijakan industrialisasi dan penyediaan energi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

"Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil," kata Wahyudi.

Menurut Wahyudi, hilirisasi dan transisi energi perlu dirancang dalam satu ekosistem agar pertumbuhan industri diikuti penyediaan energi yang semakin efisien, andal, dan rendah karbon. Integrasi tersebut semakin penting karena investasi hilirisasi pada semester I 2026 telah mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.

Dia menilai perkembangan industri nikel menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan agenda tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023 atau sekitar 41 persen dari produksi dunia.

Perkembangan tersebut, kata Wahyudi, menunjukkan perubahan posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok mineral global.

"Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional," ujarnya.

Menurut Wahyudi, hilirisasi juga mulai berkembang pada komoditas mineral lain. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun. Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.

Pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara bersamaan dinilai dapat memperluas basis industrialisasi Indonesia. Nikel dapat menjadi basis pengembangan baterai dan kendaraan listrik, tembaga menopang industri elektronik dan kelistrikan, sedangkan bauksit dapat dikembangkan menjadi aluminium dan berbagai produk manufaktur.

"Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik," kata Wahyudi.

Wahyudi mengatakan posisi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang untuk mengintegrasikan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari hulu hingga hilir.

Dengan integrasi tersebut, dia menilai investasi yang masuk diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi menghasilkan efek berganda melalui pertumbuhan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, serta pengembangan kawasan industri.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Prof. Ir. ING Wardana menilai integrasi koordinasi hilirisasi dan transisi energi dapat menjadi fondasi untuk membangun ekosistem energi hijau nasional.

Menurut Wardana, kekayaan mineral strategis Indonesia dapat dikembangkan tidak hanya untuk menghasilkan produk tambang bernilai tambah, tetapi juga membangun rantai industri baru yang menciptakan lapangan kerja.

"Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau," ujar Wardana.

Selain hilirisasi, Wardana menilai kemandirian energi perlu menjadi salah satu agenda utama. Pemerintah saat ini menjalankan program biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.

Menurut dia, kebijakan tersebut dapat diperkuat dengan pengembangan bahan bakar nabati lain, termasuk etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.

"Jika program tanam tebu, singkong, dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM," ujarnya.

Wardana menilai pengurangan impor energi dapat menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan kemandirian energi. Selain itu, keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penguasaan teknologi nasional.

"Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa. Berikutnya adalah pembukaan lapangan kerja, yang ketiga transfer teknologi, baru yang lain-lainnya," kata Wardana.