Anggota DPD: Pendidikan kunci mengubah nasib bangsa dan masyarakat

Rabu, 22 Juli 2026 13:54 WIB

Anggota DPD RI Muhdi saat menjadi narasumber Penguatan Kapasitas Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banjarnegara yang diikuti ratusan peserta di Rumah Guru PGRI Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2026). ANTARA/HO-PGRI Banjarnegara

Banjarnegara (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Muhdi menegaskan pendidikan menjadi kunci mengubah nasib bangsa dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Saat menjadi narasumber Penguatan Kapasitas Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarnegara yang diikuti ratusan peserta di Rumah Guru PGRI Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Rabu, dia mengatakan pendidikan merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk mengubah nasib seseorang maupun bangsa karena kemerdekaan tidak akan bermakna apabila masyarakat belum sejahtera.

"Satu-satunya jalan terbaik mengubah nasib seseorang bahkan bangsa adalah melalui dunia pendidikan. Merdeka tidak akan berarti kalau tidak sejahtera, dan kesejahteraan bisa dicapai dengan pendidikan," katanya.

Ia mengajak seluruh anggota PGRI bangga terhadap organisasinya karena memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa dan peningkatan kesejahteraan guru, bukan semata-mata karena berhasil memperjuangkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Wakil Ketua Komisi I DPD RI itu mengatakan sejarah organisasi guru telah dimulai sejak 1912 dengan tujuan besar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Menurut dia, guru memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan organisasi kemasyarakatan lain yang lahir pada masa yang sama.

Bahkan, kata dia, PGRI menjadi satu-satunya organisasi profesi yang menggunakan nama "Republik Indonesia" di belakang nama organisasinya.

“Hal itu menunjukkan kuatnya keterkaitan PGRI dengan sejarah perjuangan dan lahirnya bangsa Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengenang perjuangan mantan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo yang dinilainya berhasil membawa PGRI menjadi organisasi yang lebih kuat dan bermartabat setelah era Reformasi.

Menurut dia, perjuangan tersebut membuahkan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) yang menjadi tonggak peningkatan kesejahteraan guru.

Ia mengatakan PGRI juga terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada guru, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pengangkatan guru honorer hingga skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu.

Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah itu juga menilai perhatian negara terhadap sektor pendidikan masih perlu diperkuat.

Menurut dia, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN belum sepenuhnya difokuskan bagi pendidikan sehingga manfaatnya belum optimal dirasakan masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.