ASEAN Tegaskan Kewajiban Semua Negara Menyelesaikan Perbedaan Secara Damai, Menghormati Kedaulatan dan Integritas Teritorial

Bagikan:

JAKARTA - Menteri luar negeri negara-negara ASEAN menegaskan kewajiban semua negara menyelesaikan perbedaan secara damai, menghormati kedaulatan dan integritas territorial dalam Pernyataan Bersama di sela-sela Pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) di Manila, Filipina, pada Hari Selasa.

Mengawali pernyataan bersamanya, para menteri mengungkapkan keprihatinan serius terkait situasi di Timur Tengah, khususnya eskalasi yang kembali terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran, menyoroti perkembangan yang terhadi melemahkan upaya yang dilakukan para mediator, mengurangi prospek penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi.

"Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk menahan diri sepenuhnya dan menghindari tindakan apa pun yang dapat memperburuk situasi lebih lanjut. Kami menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional, menjunjung tinggi hukum internasional, dan mempromosikan dialog dan diplomasi yang tulus dalam mengatasi konflik dan ketegangan, termasuk perlunya penghentian permusuhan secara menyeluruh dan segera di semua lini di Timur Tengah," kata para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pernyataannya, seperti dikutip Selasa (21/7).

Eskalasi di Kawasan Timur Tengah meningkat drastis beberapa waktu belakangan, dengan Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang meski tengah dalam gencatan senjata dan melakukan upaya-upaya untuk mengakhiri perang. Eskalasi di Kawasan Timur Tengah meningkat seiring dengan serangan Amerika Serikat-Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari, yang dibalas dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas terkait AS di Timur Tengah.

Lebih lanjut para menteri luar negeri "menegaskan kembali pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan maritim, dan menjunjung tinggi kebebasan navigasi di dan di atas selat yang digunakan untuk navigasi internasional, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982."

Para menteri menyerukan pemulihan jalur transit kapal dan pesawat terbang yang aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan di Selat Hormuz, sesuai dengan UNCLOS 1982, serta agar semua pihak memastikan keselamatan pelaut dan kapal sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS).

Mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas setiap tindakan diskriminatif atau sepihak yang dapat menghambat atau merintangi kapal yang melewati Selat Hormuz, atau selat mana pun yang digunakan untuk navigasi internasional, yang tidak sesuai dengan hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS 1982.

"ASEAN juga mengakui komitmen kolektif Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk memastikan perlindungan dan peningkatan keselamatan dan kesejahteraan pelaut di kawasan ini," bunyi pernyataan tersebut.

Para menteri luar negeri juga menyadari "dampak langsung dan jangka panjang krisis Timur Tengah terhadap kesejahteraan rakyat kami, mencatat inisiatif yang sedang berlangsung, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk mempromosikan langkah-langkah mitigasi dampak sosial-ekonomi dari guncangan eksternal, dan untuk mendukung akses terhadap layanan kesehatan dan layanan dasar bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat yang berada dalam situasi rentan, melalui respons yang tepat, tepat waktu, dan terarah."

Mengakui implikasi lebih lanjut dari ketegangan yang berkelanjutan di Timur Tengah terhadap perdagangan regional, energi, dan ketahanan pangan, termasuk pasar dan rantai pasokan energi, produksi pertanian, dan stabilitas rantai pasokan input pertanian, khususnya pupuk, para menteri luar negeri ASEAN menggarisbawahi pentingnya memperkuat koordinasi lintas pilar dan lintas sektor di dalam ASEAN untuk mengatasi implikasi yang lebih luas dari perkembangan global yang terus berubah, yang akan membantu mempertahankan stabilitas, keberlanjutan, ketahanan, dan pertumbuhan inklusif ASEAN dalam lingkungan global yang semakin tidak pasti dan tidak dapat diprediksi.

"Semua Negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui cara damai, dan untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil dalam konflik bersenjata, dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB dan personel kemanusiaan, sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, Piagam PBB, dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan," tegas para menteri luar negeri.

Pernyataan bersama para menlu ASEAn juga "menekankan kembali komitmen bersama untuk memberikan bantuan darurat kepada warga negara ASEAN, terutama pada saat ini, sesuai dengan Deklarasi ASEAN tentang Pedoman Bantuan Konsuler oleh Misi Negara Anggota ASEAN di Negara Ketiga kepada Warga Negara Anggota ASEAN Lainnya dan Pedoman untuk Pemberian Bantuan Darurat oleh Misi ASEAN di Negara Ketiga kepada Warga Negara Anggota ASEAN dalam Situasi Krisis."

Para menteri luar negeri juga menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk "memperkuat koordinasi tanggapan dan posisi ASEAN guna meminimalkan dan mengurangi dampak situasi tersebut terhadap kawasan kita, termasuk dengan memanfaatkan secara efektif mekanisme yang dipimpin ASEAN dan platform eksternal, termasuk ASEAN Plus One, Kawasan Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN Plus One, APT, EAS, dan ARF, untuk mendorong dialog, koordinasi, dan kerja sama guna membangun ketahanan regional."

BACA JUGA:

Iran dan Amerika Serikat sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan yang kemudian diperpanjang Presiden AS Donald Trump pada 8 April. Kedua negara kemudian menandatangani Nota Kesepahaman Islamabad pada 18 Juni, dengan Presiden Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatanganinya secara daring.

Delegasi AS yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance dan Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menggelar pertemuan Lake Lucerne Summit di Swiss. Tim teknis kedua negara juga sudah melanjutkan pembahasan, saat Washington dan Tehran kembali saling serang beberapa hari terakhir, diikuti dengan kembali dibatasinya pelayaran di Selat Hormuz yang setiap harinya dilayari sekitar 20 persen angkutan minyak dan gas global.