Aset PPDP Tumbuh Tipis, OJK Sinyalkan Koreksi Target Pertumbuhan |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal akan melakukan penyesuaian atau koreksi terhadap target pertumbuhan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Langkah ini diambil seiring dengan belum optimalnya kinerja portofolio investasi industri serta melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan penjualan polis baru.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen pada tahun ini, sektor jasa keuangan dan asuransi justru mengalami penyesuaian pada kuartal II-2026. Sektor ini menghadapi sejumlah faktor risiko eksternal (downside risk), seperti dampak cuaca ekstrem El NiNo yang sangat kuat hingga ketidakpastian geopolitik global.

Kondisi tersebut tecermin dari kinerja portofolio keuangan industri PPDP per Juli 2026. Total aset PPDP tercatat sebesar Rp 2.964,56 triliun atau hanya tumbuh tipis 0,37 persen secara year-to-date (YTD). Penurunan juga terjadi pada nilai investasi yang terkoreksi 0,15 persen YTD menjadi Rp 2.276,91 triliun, serta jumlah akun PPDP yang merosot 13,95 persen secara year-on-year (yoy) menjadi 518,66 juta akun.

Ogi menjelaskan penurunan total aset investasi sektor PPDB utamanya dipicu oleh tekanan di pasar modal dan tren kenaikan suku bunga. "Jadi, salah satu penyebab utama penurunan adalah penurunan nilai investasi. Hal ini terjadi karena kondisi pasar saham yang sedang turun. Selain itu, seiring dengan kenaikan suku bunga, nilai pasar dari portofolio investasi juga mengalami penyesuaian," ujar Ogi dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Redaktur Media Massa di Lombok, Kamis (27/8/2026).

Meskipun demikian, Ogi menegaskan kerugian pada nilai investasi tersebut saat ini masih bersifat belum terealisasi (unrealized loss). "Kerugian ini sebenarnya belum terealisasi. Ini sifatnya masih potensi kerugian sementara. Masalah baru timbul jika pemilik aset terpaksa menjualnya karena membutuhkan dana tunai. Yang kami khawatirkan, jika kondisi ini terus berlanjut, pemulihan nilai investasi tidak akan terjadi dan justru menggerus porsi aset atau portofolionya," lanjut Ogi.

Selain faktor portofolio investasi, tekanan ekonomi juga memicu penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat produk keuangan jangka panjang seperti asuransi dan dana pensiun tidak lagi menjadi prioritas utama. "Daya beli atau kemampuan masyarakat mengalami penurunan, sehingga pembelian produk asuransi maupun program pensiun menjadi prioritas kedua (secondary priority). Ini memberikan dampak langsung bagi kita. Padahal, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (IJK), kita sempat memproyeksikan pertumbuhan sektor asuransi berkisar antara 6–8 persen. Dengan kondisi saat ini, kemungkinan kita perlu revise atau melakukan koreksi terhadap target pertumbuhan tersebut," jelasnya.

Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, sektor perasuransian mencatatkan tingkat literasi sebesar 42,84 persen dan tingkat inklusi sebesar 29,55 persen. Jika ditinjau dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, rasio aset dana pensiun terhadap PDB per Desember 2025 terealisasi sebesar 7,75 persen dari target 8,0 persen, dengan target tahun 2029 dipatok sebesar 11,2 persen. Sementara itu, rasio aset asuransi per Desember 2025 berhasil melampaui target 9,1 persen dengan capaian 10,37 persen, menuju target 10,5 persen pada 2029.

Kendati pencapaian jangka panjang menunjukkan perbaikan, OJK mengakui penetrasi sektor PPDP Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Berdasarkan data OJK tahun 2024, aset asuransi Singapura telah mencapai 56,14 persen terhadap PDB dan dana pensiunnya menyentuh 83,44 persen. Sementara di Australia, aset asuransi tercatat sebesar 9,66 persen dan dana pensiun mencapai 129,89 persen terhadap PDB. Ketimpangan ini menegaskan pentingnya pemulihan pasar modal dan penguatan daya beli agar pendalaman pasar keuangan nasional dapat terus berjalan optimal.