Bangka Barat luncurkan pakaian adat daerah - ANTARA News Bangka Belitung

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meluncurkan pakaian khas daerah sebagai salah satu upaya melestarikan budaya sekaligus menegaskan penguatan identitas lokal.

"Penetapan pakaian tradisional ini tidak hanya akan berdampak pada penguatan identitas budaya lokal, namun kami yakini mampu mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah ini," kata Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, Senin.

Pakaian adat daerah itu diluncurkan dan dikenalkan oleh perwakilan Bujang dan Dayang Bangka Barat di hadapan masyarakat pada rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Markus mengatakan pakaian adat tersebut saat ini telah memiliki payung hukum tetap yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pakaian Daerah yang diterbitkan pada 27 Juli 2026.

Menurut dia, langkah ini diambil untuk memperkuat identitas budaya lokal yang dalam pemilihan jenis pakaian telah mengambil nilai-nilai keberagaman suku, bahasa dan agama masyarakat di Bangka Barat.

"Keberagaman yang berpadu indah dalam kehidupan masyarakat kita melahirkan akulturasi harmonis, nilai-nilai ini yang akan kita pegang teguh dan menjadi modal besar dalam membangun daerah," katanya.

Penetapan pakaian adat di daerah itu akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah itu.

"Penetapan pakaian daerah Bangka Barat bukan hanya bisa dimaknai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pelestarian budaya, namun juga akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat," kata Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bangka Barat Ferhad Irvan.

Dengan adanya penetapan pakaian daerah akan ada banyak pelaku ekonomi kreatif yang memiliki peluang berkembang, antara lain penyedia kain, penjahit, modiste, pelaku usaha kerajinan, desainer pakaian dan lainnya.

Pelibatan para pelaku usaha lokal penting dilakukan agar kebijakan yang sudah diambil bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

Dalam aturan pakaian daerah, pemerintah mengatur secara detail pola bentuk dan warna pakaian daerah, pakaian resmi lengkap, kain motif khas daerah resmi dan perhiasan pendukung lainnya, seperti penutup kepala, hiasan pakaian, alas kaki dan lainnya.

Penyusunan aturan pakaian daerah memakan waktu cukup panjang dan melibatkan banyak pihak karena tim penyusun harus mampu menampung dan mewujudkan bentuk pakaian daerah yang mewakili banyak ragam suku dan budaya di masyarakat.

Penerbitan aturan tentang pakaian daerah menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaga identitas kolektif, memperkuat solidaritas dan banyak manfaat lainnya, termasuk ekonomi masyarakat.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Uploader : Bima Agustian

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.