Biaya Daftar Merek Naik Jadi Rp2,8 Juta, UMKM Tetap Bayar Rp500 Ribu
Lantas, mengapa tarif untuk pemohon umum naik setelah hampir satu dekade, sementara UMKM tetap memperoleh perlakuan khusus? Apa dampaknya bagi dunia usaha?
Ringkasan
Pemerintah resmi menetapkan tarif baru pendaftaran merek melalui PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
Berikut poin-poin utamanya:
Biaya daftar merek untuk pemohon umum menjadi Rp2,8 juta per kelas.
Tarif pendaftaran merek bagi UMKM tetap Rp500 ribu per kelas.
Penyesuaian tarif untuk pemohon umum merupakan yang pertama sejak 2016.
Pemerintah juga menyederhanakan persyaratan administrasi bagi UMKM agar lebih mudah memperoleh perlindungan merek.
Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital layanan hukum.
Menurut Kementerian Hukum, penyesuaian tarif tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa mengurangi akses UMKM terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Pemerintah juga menegaskan bahwa tarif khusus bagi usaha mikro dan kecil tetap dipertahankan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha berskala kecil.
Mengapa Biaya Daftar Merek Naik Setelah Hampir 10 Tahun?
Kenaikan tarif pendaftaran merek mungkin memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha. Mengapa pemerintah baru melakukan penyesuaian sekarang?
Jawabannya terletak pada perubahan kebutuhan pelayanan publik dan perkembangan ekosistem bisnis yang jauh berbeda dibanding satu dekade lalu.
Tarif pendaftaran merek untuk pemohon umum terakhir kali ditetapkan pada 2016. Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, perkembangan teknologi digital, meningkatnya jumlah permohonan kekayaan intelektual, hingga kebutuhan investasi pada sistem pelayanan membuat pemerintah menilai tarif lama perlu disesuaikan.
Kementerian Hukum menjelaskan bahwa perubahan tarif bukan dimaksudkan untuk membebani masyarakat, melainkan mendukung keberlanjutan transformasi pelayanan hukum yang lebih profesional, modern, transparan, dan berbasis digital. Pemerintah juga menyatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan tersebut akan dikembalikan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dari perspektif kebijakan publik, penyesuaian tarif sebenarnya merupakan hal yang lazim dilakukan ketika biaya operasional dan kebutuhan pengembangan layanan meningkat. Tantangannya adalah bagaimana kenaikan tersebut tidak justru mengurangi minat pelaku usaha untuk melindungi mereknya.
Karena itulah, pemerintah memilih pendekatan yang berbeda dibanding menaikkan tarif secara merata.
Lebih dari Sekadar Kenaikan Tarif
Jika dicermati, kebijakan ini bukan hanya soal angka Rp2,8 juta.
Pemerintah secara bersamaan mengumumkan dua langkah yang saling melengkapi, yaitu menaikkan tarif bagi pemohon umum sekaligus mempertahankan tarif khusus bagi UMKM.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus. Di satu sisi, diperlukan sumber daya untuk meningkatkan kualitas layanan kekayaan intelektual. Di sisi lain, akses pelaku usaha kecil terhadap perlindungan merek tetap harus dijaga agar tidak terhambat oleh faktor biaya.
Dengan demikian, fokus kebijakan tidak semata-mata meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mengarahkan subsidi layanan kepada kelompok usaha yang dinilai paling membutuhkan.
Mengapa UMKM Tetap Mendapat Tarif Khusus Rp500 Ribu?
Di tengah kenaikan tarif bagi pemohon umum, keputusan mempertahankan biaya pendaftaran merek UMKM sebesar Rp500 ribu menjadi salah satu poin paling menonjol dalam kebijakan baru ini.
Pemerintah menilai usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan agar semakin banyak yang mendaftarkan mereknya. Selain mempertahankan tarif khusus, pemerintah juga menyederhanakan persyaratan administrasi sehingga proses pengajuan diharapkan menjadi lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM.
Langkah tersebut bukan tanpa alasan.
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi banyak di antaranya yang belum memiliki perlindungan hukum terhadap identitas usahanya. Padahal, merek yang telah dikenal konsumen dapat menjadi aset bisnis bernilai tinggi.
Ketika merek belum terdaftar, risiko sengketa akan selalu ada. Dalam sejumlah kasus, pelaku usaha baru menyadari pentingnya pendaftaran setelah produknya berhasil menembus pasar dan mulai dikenal luas.
Dengan mempertahankan tarif Rp500 ribu, pemerintah berupaya mengurangi hambatan finansial bagi pelaku usaha kecil agar mereka dapat melindungi identitas bisnis sejak tahap awal.
Perlindungan Merek Tidak Lagi Menjadi Hak Istimewa Perusahaan Besar
Selama ini, perlindungan merek sering dianggap hanya penting bagi perusahaan besar yang memiliki banyak cabang atau menjual produknya secara nasional.
Padahal, kondisi pasar digital telah mengubah cara bisnis berkembang.
Sebuah usaha kuliner rumahan, merek fesyen lokal, atau produk kerajinan tangan kini dapat dikenal secara nasional bahkan internasional hanya melalui media sosial dan marketplace.
Artinya, peluang sebuah merek untuk memiliki nilai ekonomi tinggi tidak lagi bergantung pada ukuran perusahaan.
Justru bagi UMKM, mendaftarkan merek sejak awal dapat menjadi langkah strategis untuk menghindari persoalan hukum ketika bisnis mulai berkembang. Dengan tetap mempertahankan tarif khusus, pemerintah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa harus menanggung biaya yang sama dengan perusahaan berskala besar.
Di sisi lain, penyederhanaan persyaratan administrasi juga berpotensi meningkatkan jumlah pendaftaran merek dari sektor UMKM. Jika semakin banyak usaha kecil memiliki merek yang terlindungi, daya saing mereka tidak hanya meningkat di pasar domestik, tetapi juga lebih siap melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas.
Baca Juga: Astra Kembangkan Desa Wisata Bugisan, Pendapatan UMKM Naik 31 Persen Berkat Candi Plaosan
Baca Juga: Warisan Budaya Jadi Jalan UMKM Tembus Pasar Lewat Kawan Nusantara 2026
Mengapa Mendaftarkan Merek Menjadi Semakin Penting di Era Digital?
Masih banyak pelaku usaha yang menganggap perlindungan merek bisa ditunda hingga bisnis berkembang besar. Padahal, dalam praktiknya, justru fase awal pertumbuhan usaha merupakan waktu yang paling tepat untuk mengamankan identitas bisnis.
Perkembangan perdagangan digital membuat sebuah produk dapat dikenal luas dalam waktu singkat. Melalui media sosial, marketplace, hingga platform e-commerce, sebuah merek lokal bisa menjangkau konsumen dari berbagai daerah tanpa harus memiliki toko fisik.
Namun, semakin dikenal sebuah merek, semakin besar pula risiko munculnya sengketa apabila identitas usaha tersebut belum didaftarkan secara resmi.
Inilah alasan mengapa perlindungan merek kini tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan perusahaan besar semata, melainkan menjadi bagian dari strategi membangun bisnis sejak awal.
NIB dan Izin Usaha Bukan Pengganti Pendaftaran Merek
Salah satu kesalahan yang masih sering ditemui adalah anggapan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, atau nama akun media sosial sudah cukup untuk melindungi nama bisnis.
Padahal, ketiga hal tersebut memiliki fungsi yang berbeda.
NIB merupakan identitas legal pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis. Izin usaha menunjukkan legalitas operasional perusahaan. Sementara akun media sosial hanya menjadi identitas pada platform tertentu.
Ketiganya tidak otomatis memberikan hak eksklusif atas suatu merek dagang.
Artinya, seseorang tetap berpotensi menghadapi sengketa apabila nama usahanya belum terdaftar sebagai merek, meskipun bisnis tersebut telah memiliki izin usaha dan dikenal luas di media sosial.
Karena itu, pendaftaran merek menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas suatu produk atau jasa.
Merek Adalah Aset yang Nilainya Terus Bertambah
Banyak pelaku usaha hanya melihat merek sebagai logo atau nama produk.
Padahal, dalam dunia bisnis modern, merek merupakan aset tidak berwujud (intangible asset) yang nilainya dapat meningkat seiring berkembangnya perusahaan.
Semakin tinggi kepercayaan konsumen terhadap sebuah merek, semakin besar pula nilai ekonominya.
Tidak sedikit perusahaan yang memiliki nilai merek jauh lebih besar dibandingkan nilai aset fisiknya.
Karena itu, biaya pendaftaran merek sesungguhnya lebih tepat dipandang sebagai investasi jangka panjang dibanding sekadar pengeluaran administratif.
Apakah Kenaikan Tarif Akan Mengurangi Minat Mendaftar Merek?
Kenaikan tarif dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,8 juta per kelas bagi pemohon umum berpotensi menimbulkan kekhawatiran bahwa jumlah permohonan merek akan menurun.
Namun, jika dilihat dari sudut pandang bisnis, dampaknya belum tentu sebesar yang dibayangkan.
Bagi perusahaan yang memang menjadikan merek sebagai aset strategis, biaya pendaftaran hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan investasi bisnis.
Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan dapat menghabiskan puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk riset produk, desain kemasan, promosi digital, maupun pembukaan gerai baru. Dalam konteks tersebut, biaya Rp2,8 juta untuk melindungi identitas bisnis justru relatif kecil dibanding potensi kerugian apabila merek digunakan pihak lain.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan tarif khusus bagi UMKM sehingga kelompok usaha yang paling sensitif terhadap biaya tidak terdampak oleh kenaikan tarif tersebut.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan akses perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.
Risiko Tidak Mendaftarkan Merek Bisa Jauh Lebih Mahal
Banyak sengketa merek bermula dari satu kesalahan sederhana: menunda pendaftaran.
Ketika sebuah usaha mulai berkembang, nama produknya semakin dikenal, bahkan memiliki pelanggan setia, bukan tidak mungkin muncul pihak lain yang lebih dahulu memperoleh hak atas merek tersebut.
Dalam kondisi seperti itu, pemilik usaha dapat menghadapi berbagai risiko, seperti:
harus mengganti nama merek yang sudah dikenal pasar;
mencetak ulang kemasan dan materi promosi;
kehilangan kepercayaan konsumen;
menghadapi proses hukum yang memakan waktu dan biaya.
Jika dibandingkan dengan risiko tersebut, biaya pendaftaran merek menjadi relatif kecil.
Inilah alasan mengapa perlindungan merek sebaiknya dipandang sebagai investasi, bukan beban administrasi.
Pemerintah Sedang Mengubah Arah Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Kebijakan dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 tidak hanya berbicara mengenai kenaikan tarif.
Yang menarik justru terletak pada cara pemerintah membedakan perlakuan antara pemohon umum dan UMKM.
Alih-alih menaikkan tarif secara menyeluruh, pemerintah memilih mempertahankan biaya khusus Rp500 ribu bagi usaha mikro dan kecil, bahkan menyederhanakan persyaratan administrasinya. Di saat yang sama, tarif bagi pemohon umum disesuaikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan serta transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.
Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma.
Selama ini, kebijakan PNBP sering dipersepsikan hanya sebagai instrumen penerimaan negara. Namun dalam kasus pendaftaran merek, pemerintah tampaknya menggunakan tarif sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual yang lebih inklusif.
UMKM memperoleh akses yang lebih murah, sedangkan pelaku usaha yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
Jika strategi ini berhasil, manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan penerimaan negara, tetapi juga bertambahnya jumlah merek Indonesia yang terlindungi secara hukum.
Simulasi: Berapa Biaya yang Harus Disiapkan Pelaku Usaha?
Bayangkan terdapat dua pelaku usaha dengan kebutuhan yang berbeda.
Kasus pertama, sebuah UMKM kuliner bernama Kopi Nusantara ingin mendaftarkan satu merek untuk produk kopinya.
Karena memenuhi kategori usaha mikro dan kecil, biaya yang perlu disiapkan tetap Rp500 ribu untuk satu kelas. Dengan biaya tersebut, pelaku usaha memperoleh kesempatan melindungi identitas bisnisnya sejak awal tanpa terbebani kenaikan tarif.
Kasus kedua, sebuah perusahaan makanan nasional hendak mendaftarkan mereknya pada lima kelas barang dan jasa.
Dengan tarif baru Rp2,8 juta per kelas, perusahaan perlu menyiapkan biaya sekitar Rp14 juta.
Sekilas jumlah tersebut tampak besar. Namun jika dibandingkan dengan investasi pemasaran, pembangunan jaringan distribusi, atau biaya rebranding apabila terjadi sengketa merek, perlindungan hukum terhadap identitas bisnis tetap menjadi investasi yang rasional.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa struktur tarif baru dirancang dengan mempertimbangkan skala usaha masing-masing.
Dampak Kebijakan terhadap UMKM, Startup, dan Perusahaan Besar
Bagi UMKM, kebijakan ini menjadi kabar positif karena pemerintah tidak hanya mempertahankan tarif Rp500 ribu, tetapi juga menyederhanakan persyaratan administrasi. Peluang usaha kecil untuk memiliki merek terdaftar pun menjadi semakin terbuka.
Bagi startup, perlindungan merek sejak tahap awal dapat meningkatkan kredibilitas ketika mencari pendanaan atau melakukan ekspansi. Investor umumnya lebih percaya pada bisnis yang telah mengamankan aset kekayaan intelektualnya.
Sementara bagi perusahaan besar, kenaikan tarif kemungkinan tidak akan mengubah keputusan untuk mendaftarkan merek. Nilai merek yang mereka miliki jauh lebih besar dibanding tambahan biaya administrasi yang harus dibayarkan.
Implikasi bagi Ekonomi Digital dan Perlindungan Konsumen
Semakin banyak merek yang terdaftar, semakin kuat pula kepastian hukum dalam dunia usaha.
Bagi konsumen, kondisi ini membantu mengurangi kebingungan akibat beredarnya produk dengan nama yang mirip.
Bagi pelaku usaha, perlindungan merek mendorong persaingan yang lebih sehat karena setiap perusahaan memiliki kepastian atas identitas produknya.
Dalam jangka panjang, peningkatan jumlah merek terdaftar juga dapat memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi digital. Di era ketika aset tidak berwujud semakin bernilai, perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan investasi dan inovasi.
Penutup
Penyesuaian biaya pendaftaran merek melalui PP Nomor 30 Tahun 2026 bukan sekadar perubahan tarif administrasi. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan peningkatan kualitas layanan dengan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.
Di satu sisi, tarif bagi pemohon umum disesuaikan untuk mendukung transformasi digital layanan kekayaan intelektual. Di sisi lain, UMKM tetap memperoleh tarif khusus dan kemudahan administrasi agar perlindungan merek semakin mudah dijangkau.
Pada akhirnya, merek bukan hanya nama atau logo. Merek adalah identitas, reputasi, sekaligus aset bisnis yang nilainya dapat terus meningkat seiring pertumbuhan usaha. Karena itu, mendaftarkan merek sejak dini merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang semakin kompetitif.
Pantau terus perkembangan regulasi kekayaan intelektual agar bisnis Anda memperoleh perlindungan hukum sejak tahap awal pertumbuhan.
Baca Juga: OJK Bidik Kredit UMKM Tumbuh 9 Persen pada 2026, SLIK Jadi Andalan
Baca Juga: Mengapa Banyak UMKM Gagal Meski Sudah Dapat Modal? Simak Pelajaran Penting dari Program Pemberdayaan Maybank
FAQ
Apa biaya daftar merek terbaru di Indonesia?
Mulai berlakunya PP Nomor 30 Tahun 2026, biaya pendaftaran merek untuk pemohon umum menjadi Rp2,8 juta per kelas, sedangkan UMKM tetap dikenakan tarif Rp500 ribu per kelas.
Siapa yang berhak mendapatkan tarif khusus UMKM?
Tarif Rp500 ribu diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Mengapa biaya daftar merek naik?
Pemerintah menyatakan penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat sistem pelayanan kekayaan intelektual.
Apa manfaat mendaftarkan merek usaha?
Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum terhadap identitas bisnis, membantu mencegah sengketa, meningkatkan kredibilitas usaha, dan menjadi aset bernilai bagi perusahaan.
Apakah NIB sudah cukup untuk melindungi merek?
Tidak. NIB berfungsi sebagai identitas legal pelaku usaha, sedangkan perlindungan atas nama atau logo bisnis diperoleh melalui pendaftaran merek sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagaimana cara mendaftarkan merek di DJKI?
Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan.
Apakah kenaikan tarif akan berdampak pada UMKM?
Secara langsung tidak, karena pemerintah tetap mempertahankan tarif khusus Rp500 ribu per kelas bagi UMKM sekaligus menyederhanakan persyaratan administrasinya.