BMKG: Asap Karhutla di Kalimantan Berpotensi Terbawa Angin ke Negara Tetangga   |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, 

JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan berpotensi terbawa hingga wilayah negara tetangga. Hal itu disebabkan kondisi angin yang membuat pergerakan asap.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan asap dari karhutla dapat terbawa mengikuti arah angin yang terjadi di wilayah tersebut. Karena itu, potensi asap karhutla masuk ke wilayah negara tetangga tetap ada.

 "Karena terbawa angin," kata dia kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Ia menilai, pergerakan asap tersebut berkaitan dengan pola angin musiman yang secara rutin terjadi. Meski begitu, penanganan dan antisipasi terhadap dampak karhutla saat ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ini dikoordinasikan oleh BNPB," ujar dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan penanganan karhutla perlu dilakukan secara bersama-sama, termasuk dalam menghadapi potensi dampak asap lintas batas. Ia juga meminta negara-negara tetangga, tidak saling menyalahkan terkait dampak asap karhutla. 

"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," kata dia, Ahad (23/8/2026).

Berton menambahkan, pihaknya memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas. Pemerintah disebut telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla.

“Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla,” kata dia.

Upaya penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, operasi modifikasi cuaca, serta penguatan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Berton menyebut, pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat beroperasi di Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatra. Pemerintah juga menambah kekuatan TNI AU untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.

"Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," ujar Berton.