Bulog salurkan 19.400 ton beras untuk 680 ribu penerima manfaat di Sumbar

Padang (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) kembali menyalurkan pagu bantuan pangan (PBP) kepada 680 ribu keluarga penerima manfaat yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

“Untuk Sumatera Barat total beras yang disalurkan hampir 19.400 ton yang merupakan alokasi untuk 3 bulan yakni Juni hingga September 2026,” kata Kepala Perum Bulog Wilayah Sumbar, R. Darma Wijaya di Kota Padang, Minggu.

Ia mengatakan penyaluran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban masyarakat.

Dimana setiap keluarga penerima manfaat berhak mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang dapat diambil secara bertahap atau langsung tiga bulan sekaligus.

Khusus di Kota Padang lanjutnya, setidaknya terdapat 79 ribu keluarga penerima manfaat dengan alokasi beras mencapai 2.370 ton.

“Dalam penyaluran hari ini di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, terdapat lebih dari 10.000 KPM. Sementara untuk titik kelurahan yang sedang didistribusikan, tercatat sebanyak 647 KPM yang menerima bantuan beras dengan total alokasi sekitar 18 ton,” katanya.

Terkait kualitas, dirinya menjamin beras yang disalurkan kepada masyarakat merupakan kualitas baik dan selalu melewati tahap pengecekan sebelum didistribusikan.

Ia juga memastikan bahwa penyaluran ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sudah berjalan dengan lancar.

Saat ini pihaknya tengah bersiap untuk menyalurkan tahap berikutnya yakni alokasi bulan Oktober, November dan Desember yang rencananya mulai didistribusikan pada akhir Oktober.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong untuk dilakukannya pemutakhiran data, agar Program Pagu Bantuan Pangan tersebut dapat tepat sasaran.

"Kita sudah meyakinkan pemerintah untuk segera memperbaiki data desil tersebut.” kata dia.

Selain itu, dirinya mendorong agar pemerintah segera membuatkan sebuah sistem terintegrasi yang modern agar pendataan tidak berulang-ulang dilakukan secara manual.

"Harus ada sistem yang mapan. Jangan sampai biaya untuk pendataan itu disamakan dengan biaya bantuannya sendiri," jelasnya.

Program Bantuan Pangan Beras ini diharapkan tidak hanya tepat sasaran secara kuantitas dan kualitas, tetapi juga didukung oleh perbaikan fundamental pada sistem basis data kemiskinan di masa mendatang.*