Cara Jepang Ciptakan Bangunan Tahan Gempa demi Selamatkan Banyak Nyawa

Jika bangunan tradisional menjadi inspirasi, gedung pencakar langit modern Jepang menerapkan prinsip yang sama dalam skala berbeda.

Hingga 1960-an, Jepang membatasi tinggi bangunan maksimal 31 meter karena kekhawatiran terhadap bencana alam. Setelah berbagai teknologi tahan gempa berkembang, aturan tersebut dilonggarkan dan pembangunan gedung tinggi mulai berkembang pesat.

Kini Jepang memiliki lebih dari 270 bangunan dengan tinggi di atas 150 meter, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah gedung tinggi terbanyak di dunia.

Bangunan-bangunan tersebut menggunakan rangka baja yang lebih fleksibel dibanding beton konvensional. Selain itu, banyak gedung dilengkapi peredam berukuran besar dan sistem base isolation berupa bantalan karet yang berfungsi sebagai penyerap guncangan.

Perusahaan pengembang gedung tertinggi di Jepang yang dibuka di kawasan Azabudai Hills, Tokyo, pada Juli tahun lalu bahkan mengklaim sistem tahan gempanya memungkinkan aktivitas bisnis tetap berjalan meski terjadi gempa sekuat Gempa Tohoku 2011 berkekuatan magnitudo 9,1.

Namun, ketahanan terhadap gempa di Jepang tidak hanya diterapkan pada gedung pencakar langit. Di banyak wilayah seperti Wajima, perlindungan justru difokuskan pada bangunan sehari-hari, mulai dari rumah, sekolah, perpustakaan, hingga pusat perbelanjaan.

Keberhasilan Jepang dalam meningkatkan ketahanan bangunan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kebijakan pemerintah.

Mazereeuw menjelaskan bahwa sekolah-sekolah arsitektur di Jepang sejak lama menggabungkan pendidikan arsitektur dengan teknik struktur.

"Berbeda dengan banyak negara lain, sekolah arsitektur di Jepang selalu mengajarkan arsitektur dan teknik struktur secara bersamaan," katanya.

Selain itu, pemerintah Jepang juga terus mempelajari setiap gempa besar yang terjadi. Para peneliti melakukan survei kerusakan secara rinci, kemudian hasilnya digunakan untuk memperbarui regulasi bangunan.

Upaya tersebut sudah berlangsung setidaknya sejak abad ke-19. Kehancuran bangunan bata dan batu bergaya Eropa saat Gempa Mino-Owari pada 1891 dan Gempa Besar Kanto 1923 mendorong lahirnya aturan baru mengenai tata kota dan standar konstruksi.

Perubahan aturan terus berlanjut sepanjang abad ke-20 hingga akhirnya pada 1981 Jepang memperkenalkan standar bangunan tahan gempa baru yang dikenal sebagai shin-taishin. Aturan tersebut disusun sebagai respons atas Gempa Miyagi yang terjadi tiga tahun sebelumnya.

Standar baru itu memperketat kemampuan bangunan menahan beban serta meningkatkan toleransi terhadap pergerakan antarlantai saat gempa.

Efektivitas aturan tersebut terlihat jelas ketika Gempa Hanshin Besar melanda pada 1995. Data Global Facility for Disaster Reduction and Recovery menunjukkan sebanyak 97 persen bangunan yang runtuh dibangun sebelum standar 1981 diberlakukan.

Peristiwa itu kemudian mendorong pemerintah melakukan program besar-besaran untuk memperkuat bangunan lama agar memenuhi standar baru, termasuk melalui berbagai skema subsidi.