Catatan dari Den Haag: bukan sekedar urusan ijazah - ANTARA News Jawa Timur

Surabaya (ANTARA) -

Perancis membara. Sejak tiga minggu yang lalu, puluhan ribu pelajar sekolah menengah di Perancis mengamuk. Sekolah-sekolah tempat mereka belajar dibakar habis, dijarah, dan dirusak. Pelakunya mereka sendiri, sebagai bentuk protes. Mereka juga turun ke jalan, membawa poster, mengenakan balaclava, dan membuat barikade dari bak sampah. Barisan pelajar SMA berhadap-hadapan dengan polisi.

Alasannya tidak sulit dimengerti: mereka menuntut sistem sekolah mereka diperbaiki. Dari jam masuk sekolah yang terlalu panjang, fasilitas dan sarana prasarana yang tidak layak, hingga kualitas pengajaran yang kurang baik. Aturan baru mereka memang menuntut pelajar sekolah masuk dari pukul 7 pagi hingga 6 sore.

Hingga hari ini, Perancis masih begitu panas. Lebih dari 5000 orang ditahan oleh polisi. 4000 di antaranya adalah remaja. Mereka dituduh sebagai biang kerok kerusuhan dan ketidakamanan. Konflik bereskalasi dan meluas. Dalam taraf yang semakin politis. Banyak dari pelajar itu mulai menyalahkan Presiden Macron dan Perdana Menteri Sebastien Lecornu, juga sistem ide pemerintahannya. Mereka menuntut suatu henti penuh dalam sistem (radical break).

Belajar dari Paris

Di Eropa, opini publik terbelah. Ada banyak yang mendukung gerakan pelajar ini sebagai pintu masuk ke berbagai isu lain, misalnya soal meningkatnya biaya hidup. Tetapi banyak pula yang menuding kerusuhan pelajar ini sebagai ledakan bom waktu dari isu klasik soal banyaknya imigran di Perancis. Perspektif yang belakangan ini memang makin marak di seluruh Eropa, terutama sebagai bagian integral dari agenda politik sayap kanan.

Ambil contoh di Saint-Denis, selemparan batu dari ibukota cinta dunia, Paris. Walikota Bally Bagayoko ikut turun ke jalan dengan alasan melindungi pelajar yang sekaligus adalah warganya. Ia menjadi ikonik. Di sosial media, orang-orang memujinya dan mengecamnya. Tak sedikit yang menuduhnya ilegal, ekstremis, dan macam-macam lainnya. Bisa ditebak bahwa ia berkulit hitam. Sentimen semacam itu membuat banyak pihak memutuskan untuk mendekati isu demo ini dengan sangat berhati-hati. Ini sudah bergerak menjadi isu politik.

Itulah rupanya mengapa tidak banyak yang hendak dilakukan oleh pemerintah pusat, selain sekedar membenturkan pelajar dengan polisi. Sebentar lagi waktu pemilu. Agaknya di situasi ini, mengambil keputusan besar dianggap sama berbahayanya dengan tidak mengambil keputusan apa-apa.

Ketika saya berkunjung ke Roeselare, Belgia akhir pekan lalu, saya bertanya kepada seorang penduduk setempat soal keadaan di Lille, yang berbatasan sangat dekat dengan Roeselare. “Rasanya seluruh Eropa menjadi semakin tidak nyaman. Tetapi Perancis memang punya DNA gejolak. Akan jadi Revolusi Perancis jilid berapa ya ini?”

Sehari sebelum percakapan itu, saya berada di Brussels. Menyusuri jalan di dekat patung Mannequin Pis, saya berpapasan dengan sepasang turis Korea Selatan yang tiba-tiba ditubruk oleh copet. Ia berteriak, kakinya terinjak. Pelakunya dua orang berkulit putih, berpakaian rapi. Unik. Tak ada tanda-tanda imigran dari dua orang yang bertunggang langgang itu.

Multi Wajah Pendidikan

Gerakan pelajar bukan hal baru. Hong Kong pernah punya Joshua Wong dengan Scholarism-nya. Tahun lalu, gerakan di Nepal terbukti berhasil melengserkan rezim. Indonesia, tak usah ditanya lagi. Bahkan di Eropa, Greta Thunberg pernah menggemparkan dunia dengan gerakan Skolstreijk for Klimatet. Berulang kali, kekuatan pelajar terbukti menjadi sumbu ledak dari perubahan yang susah dielak. Kini, gerakan serupa menyentuh Perancis. Eropa mengalami shock. Sudah lama tidak ada protes sedemikian besar dan bertahan lama disini.

Tetapi polanya selalu sama. Ia tidak pernah berdiri sendiri. Tidak ada gerakan pelajar yang murni bicara soal pendidikan per se. Hong Kong membawa serta suara sipil melawan ketakutan atas otoritarianisme, Nepal mengamuk atas fenomena Nepo Baby, Swedia memprotes kerusakan lingkungan atas ulah generasi tua, Indonesia sangat kental dengan suasana demokratisasi, Perancis tidak lepas dari restrukturisasi sistem sekaligus membawa ke permukaan perlawanan atas sentimen anti imigran.

Dalam demokrasi, pergerakan semacam ini adalah tanda denyut nadi yang sehat. Ia memecah kebuntuan sosial dan mengarahkan “api dalam sekam” di tengah masyarakat ke etape yang lebih dinamis.

Akhirnya seluruh dunia mulai berhitung-hitung. Gerakan pelajar selalu menyimpan multi-wajah. Ia tidak berdiri sendiri di ruang hampa politik. Pelajar ternyata makhluk yang sadar. Ia bukannya tidak peka terhadap isu-isu politik. Politics with the Big P, tentu saja.

Ternyata, tembok ruang-ruang kelas tidak selalu begitu jauh dari ratap tangis dan derita masyarakat. Akhir-akhir ini, berbagai pergerakan justru dimulai dari dinding sekolah. Ia justru menyediakan titik temu (common ground) antar pelajar yang kemudian memperluas kesadaran pergerakan.

Hal ini tidak terlalu mengherankan. Di era baru, sekolah menjadi semacam Nexus dan melting pot atas berbagai fenomena. Dunia pendidikan (baca:persekolahan) menjadi semakin unik dan tidak hitam putih. Alih-alih mengamini diagnosis Ivan Illich dalam karya mahsyurnya tentang Deschooling Society, sekolah justru menyediakan ruang konsolidasi bagi pelajar di dalamnya untuk menantang pilar-pilar kapitalisme.

Lulus

Sistem sekolah memang tidak menjamin kecerdasan, apalagi menjamin keutuhan pembentukan karakter manusia secara paripurna. Di Indonesia, multi-wajah itu dalam keadaan yang bahkan cukup gawat dari berbagai problem yang masih belum tuntas. Belum meratanya akses pendidikan, masalah kesejahteraan guru, tantangan belajar di era Artificial Intelligence (AI), kurangnya penghormatan terhadap local wisdom, hingga gonta-ganti kurikulum tanpa melibatkan pelajar, adalah sedikit dari banyaknya contoh masalah yang ada.

Namun, hal ini menjadi semacam pisau bermata dua. Di saat yang sama, sekolah justru menyediakan ruang perjumpaan (Nexus) bagi anak-anak muda di dunia yang semakin kompleks, teralienasi, dan multipolar. Ruang ini dapat menjadi ajang asahan daya kritis, bahkan kepekaan bergerak dalam taraf tertentu. Itulah yang sedang disaksikan dunia di Perancis.

Di dalam sistem persekolahan, diakui maupun tidak, terdapat juga kualitas parameter standar yang dapat sekurang-kurangnya digunakan sebagai basis legitimasi. Standarisasi dan sistem yang ditetapkan melalui kultur persekolahan juga meliputi berbagai aspek yang begitu luas di luar bahan ajar kurikulum. Sebut saja reproduksi nilai sportivitas, etika moral, disiplin, kejujuran, keteladanan, serta sensitif terhadap peraturan dan konsensus. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan ukuran untuk menilai keterlatihan moral seseorang dalam menjalankan peran sosial di tengah masyarakat.

Bisakah seseorang mengkomunikasikan ide dengan baik? Bisakah seseorang menghormati perbedaan pendapat dan bertanggung jawab atas kesalahan? Bisakah seseorang menghormati tata aturan tanpa main terobos? Bisakah seseorang melatih daya bernalar dan keberanian menjadi kritis? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diuji dalam arena persekolahan. Sebab kehadiran di sekolah secara struktur memaksa keterampilan sosial ini.

Di sekolah, orang juga diajarkan untuk setia pada proses. Orang harus tamat SMP untuk melanjutkan ke SMA. Kemudian lulus SMA untuk melanjutkan belajar di jenjang perguruan tinggi. Tidak ada yang instan. Bahkan kritisisme pun perlu kesabaran.

Orang hidup memang tidak sekedar dari ijazah. Tetapi keberadaan ijazah adalah alat legitimasi yang dapat membuktikan bahwa ia sudah pernah ditempa melalui seluruh proses pembentukan nilai tersebut. Disanalah, ijazah mengalami penyubliman, dari selembar kertas menjadi alat legitimasi moral.

Menjadi tugas negara dan seluruh pelaku kepemimpinannya untuk menyediakan pra-kondisi bagi ruang dialektika yang sehat di dalam sistem pendidikan dan persekolahan kita. Pendidikan harus mengembangkan kultur inovasi, keberanian berpikir kritis, bahkan menantang status quo jika diperlukan. Jalan itu bisa ditempuh jika negara memberikan ruang penghormatan yang proporsional terhadap guru dan pelajar sebagai subyek aktif, bukan obyek pasif.

Adalah suatu jalan menuju kehancuran dan delegitimasi moral, jika keteladanan soal itu tidak tampak dari pucuk kepemimpinan. Gestur menyepelekan pendidikan atau menganggap remeh proses demi mempertahankan logika kekuasaan justru akan memupuk krisis kepercayaan publik secara jangka panjang. Di berbagai belahan dunia, tidak ada lembaga penerbitan untuk Surat Keterangan Penyetaraan bagi akal sehat.

Kamis, 8 Oktober 2026

*) Penulis adalah Pendiri Aliansi Pelajar Surabaya, Mahasiswa Magister Erasmus University Rotterdam, dan Politisi PDI Perjuangan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.