CEO Olahkarsa: Investasi Sosial Gagal Jika Hanya Ikuti Siklus Anggaran
Jakarta, CNN Indonesia --
Chief Executive Officer (CEO) Olahkarsa Unggul Ananta menilai banyak program investasi sosial (community investment) gagal memberikan dampak berkelanjutan.
Pasalnya, pelaksanaan program mengikuti siklus anggaran perusahaan, bukan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Unggul dalam panel diskusi Designing Community Investment for Social Impact pada Bangun Bangsa Conference 2026 bertajuk Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy di Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis (6/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Unggul, perusahaan perlu menyelaraskan jangka waktu pelaksanaan program dengan proses pemberdayaan masyarakat yang umumnya membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai kemandirian.
"Tantangan terbesar adalah menyelaraskan horizon waktu kemandirian masyarakat dengan horizon waktu kebutuhan perusahaan. Kemandirian ekonomi masyarakat mungkin baru bisa dicapai di tahun ketiga, keempat, atau kelima," ujarnya.
Karena itu, ia menilai program pemberdayaan membutuhkan komitmen pendampingan dalam jangka menengah hingga panjang, bukan hanya mengikuti periode anggaran tahunan perusahaan.
"Siklus kemandirian masyarakat tidak bisa mengikuti siklus penganggaran perusahaan. Harus ada commitment yang bersifat multi-years agar dampaknya benar-benar tercapai," katanya.
Selain durasi program, Unggul mengatakan perencanaan investasi sosial juga harus diawali dengan asesmen yang komprehensif melalui social mapping dan stakeholder mapping.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Fondasi paling penting adalah asesmen program di fase awal. Kita harus mengetahui bagaimana kondisi demografisnya, pemetaan stakeholder, apa yang menjadi aset komunitas, dan bagaimana konteks kerentanannya," ujarnya.
Ia menambahkan asesmen tersebut juga harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat agar intervensi yang diberikan tidak keliru.
"Sering kali proses asesmen hanya menangkap keinginan. Padahal kita harus bisa membedakan mana yang disebut kebutuhan dan mana yang disebut keinginan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Unggul menekankan pentingnya memahami karakteristik setiap wilayah sebelum menyusun program pemberdayaan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda sehingga pendekatan yang digunakan tidak bisa disamaratakan.
Ia mencontohkan suatu daerah bisa memiliki kekuatan pada sumber daya alam (natural capital), sementara daerah lain lebih unggul dari sisi modal sosial maupun fisik.
"Setiap daerah punya keragamannya berbeda-beda. Apakah wilayah itu lebih kuat dari sisi natural capital, physical capital, atau financial capital, itu harus dipetakan secara tajam sebelum melakukan intervensi," ujarnya.
Selain itu, Unggul menilai keterlibatan tokoh lokal (local leaders) juga menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi program dengan kebutuhan masyarakat.
"Adaptasi lokal itu bisa dioptimalkan dengan melibatkan local leaders sebagai agent of change dalam konteks pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
(lau/sfr)