CORE nilai hilirisasi perlu selaras dengan keterampilan tenaga kerja

kebutuhan keterampilan pada proyek hilirisasi perlu disinergikan dengan kompetensi yang dihasilkan perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai proyek hilirisasi perlu diselaraskan dengan keterampilan tenaga kerja agar peluang kerja yang tercipta dapat lebih banyak diserap pekerja lokal.

Ia mengatakan kebutuhan keterampilan pada proyek hilirisasi perlu disinergikan dengan kompetensi yang dihasilkan perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan.

“Penyerapan tenaga kerja dari hilirisasi yang sebetulnya harus disinergikan antara kebutuhan skill-nya dengan kualitas atau skill yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tinggi maupun pelatihan,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kesesuaian keterampilan menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan industri dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.

Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026 menyebut pemerintah menyiapkan 18 proyek hilirisasi prioritas dengan nilai investasi Rp618 triliun yang diproyeksikan menciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas.

Proyek tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari mineral dan batu bara, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga transisi serta ketahanan energi.

Di sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi nasional mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I-2026 dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.

Dari total realisasi investasi tersebut, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen.

Faisal menilai peluang kerja dari investasi hilirisasi perlu diikuti kesiapan sumber daya manusia di daerah agar kebutuhan tenaga kerja proyek dapat dipenuhi pekerja lokal dengan kompetensi yang sesuai.

“Sehingga lapangan kerja yang dihasilkan untuk proyek-proyek hilirisasi ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan skill yang cocok ya, jadi tidak ada gap skill,” ujarnya.

Ia menjelaskan hilirisasi, terutama yang berbasis pertambangan, memiliki karakter kegiatan hulu yang cenderung berada di daerah penghasil tambang, sedangkan kegiatan hilir dapat berkembang di kawasan industri maupun perkotaan, termasuk di Pulau Jawa.

Menurut Faisal, perhatian terhadap kualitas dan kesesuaian tenaga kerja menjadi semakin penting karena pertumbuhan lapangan pekerjaan formal masih cenderung lambat dibandingkan pertumbuhan jumlah pencari kerja.

“Lapangan pekerjaan formal itu lambat pertumbuhannya. Jauh lebih cepat pertumbuhan jumlah pencari kerja, sehingga makin banyak pencari kerja yang kesulitan untuk mendapatkan akses lapangan pekerjaan formal, apalagi yang full-time,” ujar Faisal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 147,67 juta penduduk bekerja pada Februari 2026. Pekerja formal tercatat 59,93 juta orang, sedangkan pekerja informal mencapai 87,74 juta orang.

Dibandingkan Februari 2025, pekerja formal bertambah dari 59,19 juta orang, sedangkan pekerja informal meningkat dari 86,58 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase secara tahunan.

Faisal menilai keterbatasan ketersediaan pekerjaan berkualitas menyebabkan sebagian pencari kerja masuk ke sektor informal, yang antara lain memiliki tantangan dari sisi upah maupun perlindungan kerja.

Kondisi ketenagakerjaan tersebut, menurut dia, berkaitan pula dengan tantangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat, termasuk kelompok kelas menengah.

Mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, Faisal mengatakan kondisi kelas menengah belum sepenuhnya pulih setelah mengalami penurunan sejak awal pandemi COVID-19.

“Jadi masalah kelas menengah yang turun, downgrade ke kelas di bawahnya, ini masih belum pulih sampai dengan sekarang, walaupun pertumbuhan masih di 5 persenan,” ujar dia lagi.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen tidak dengan sendirinya menjamin manfaat ekonomi terdistribusi secara merata apabila tidak diikuti penciptaan pekerjaan berkualitas.

“Pertumbuhan saja itu tidak lantas menyebabkan atau dapat berdampak pada distribusi ekonomi yang adil,” ujar Faisal.

Karena itu, ia menilai pengembangan hilirisasi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja serta penyelarasan kebutuhan industri dengan pendidikan dan pelatihan agar peluang investasi dapat lebih banyak dimanfaatkan pekerja lokal.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan 46.160 lulusan perguruan tinggi sebagai peserta Program Magang Nasional 2026 Batch 1 Angkatan II setelah tahapan pendaftaran diikuti 732.483 orang.

Untuk Angkatan II pada 2026, pemerintah menaikkan kuota Program Magang Nasional menjadi 150.000 peserta guna memperluas pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan mempercepat transisi mereka ke dunia kerja.

Kementerian juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang dirancang dengan pendekatan link and match, agar kompetensi peserta selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sepanjang 2026, program tersebut menargetkan 70.000 peserta yang dibiayai melalui APBN.

Pada Batch I, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos dari 29.850 pendaftar. Peserta memperoleh sejumlah fasilitas, termasuk pelatihan gratis serta sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Baca juga: Menteri PPN: Hilirisasi sawit harus dibarengi penguatan sektor hulu

Baca juga: KSP kawal percepatan realisasi investasi dan hilirisasi nasional

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.