Dari batu bara ke surya untuk menjaga lumbung pangan Ranah Minang

Sawahlunto (ANTARA) - Lebih dari satu bulan lamanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak turun di kawasan perbukitan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.

Hari tanpa hujan yang cukup panjang itu, menjadi awal penanda kegusaran hati para petani di Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.

Harapan memanen dari hamparan sawah tadah hujan itu harus pupus seiring musim kemarau panjang yang mulai melanda Ranah Minang.

Kondisi ini membuat para petani harus mengalah dan aktivitas bertani harus dihentikan total, agar kerugian dampak kondisi alam tersebut tidak semakin dalam dan merugikan mereka.

"Sawah kami berada di atas bukit. Dulu, kami sering gagal panen karena saat padi siap tanam, airnya justru sudah tidak ada lagi," kenang Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Berlian Desa Talawi Mudik, Dian Taufik.

Lokasi sawah yang berada di atas perbukitan dan jauh dari akses irigasi sekunder maupun tersier, membuat para petani harus bergantung penuh pada air hujan sehingga siklus pertanian di desa itu melambat.

Bahkan dalam satu tahun masa taman, mereka hanya bisa menikmati masa panen satu kali atau maksimal dua kali jika hujan di tahun itu cukup melimpah.

Namun, kondisi itu perlahan berubah sejak adanya intervensi teknologi berbasis energi baru terbarukan (EBT) hadir untuk memecahkan permasalah tersebut.

Perangkat pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Irigasi dengan kapasitas daya 18,7 Kilowatt Peak (kWp) dibangun untuk mengalirkan air ke ketinggian 100 meter di atas perbukitan.

Air-air tersebut kemudian didistribusikan ke enam titik bak penampungan menggunakan pipa berukuran enam inci sepanjang lebih dua kilometer dari sumber air utama sehingga mampu mengairi sawah lebih dari 50 hektare.

Kini, senyum Dian dan kawan-kawannya kembali merekah. Air berlimpah. Masa panen yang dulunya hanya sekali setahun, kini bisa menjadi lima kali panen dalam kurun waktu dua tahun.

Agar air dapat dinikmati secara merata, air tersebut dialirkan secara bergiliran melalui keran-keran yang telah dipasang pada setiap petak sawah.

Untuk menjaga keberlanjutan alat-alat tersebut, sebuah kesepakatan tidak tertulis melekat di dalam jiwa para petani agar ke depannya mereka tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan.

"Kami hanya mengumpulkan iuran sebesar Rp15.000 per gantang setiap kali panen. Dana ini murni disisihkan untuk kas kelompok, sehingga jika nanti ada kerusakan atau perawatan panel dan jaringan, kami bisa melakukan perbaikan secara mandiri," jelasnya.

Replikasi Terang dari Ombilin

Keberhasilan mengubah keputusasaan para petani di Talawi Mudik menjadi harapan baru untuk para petani tidak terlepas dari tangan dingin PT Bukit Asam (PTBA) Unit Pertambangan Ombilin.

Perusahaan yang selama ini lekat dengan identitas ekstraksi energi fosil dari perut bumi, mengambil langkah nyata untuk mengembalikan manfaatnya ke atas bumi melalui energi surya demi kedaulatan pangan.

General Manager PTBA Unit Pertambangan Ombilin, Yulfaizon menjelaskan pembangunan PLTS Irigasi di Talawi merupakan proyek percontohan pertama perseroan yang dibangun pada 2019.

"Awalnya kami melihat aktivitas pertanian di sini sangat terbatas karena sistem tadah hujan. Sejalan dengan program transisi energi di lingkungan, kami merancang pilot project panel surya khusus untuk irigasi," ujar Yulfaizon.

Meski keandalan pada metode tersebut sempat diragukan beberapa pihak, namun optimisme yang tinggi membuat pihaknya tetap teguh untuk mencoba.

Keraguan itu akhirnya terjawab saat air mengalir deras dari sejumlah pipa yang dipasang, seiring dengan terik matahari yang semakin kuat.

Kesuksesan mengubah siklus panen dari satu kali menjadi tiga kali setahun atau maksimal lima kali dalam dua tahun di Sawahlunto, menjadi tonggak sejarah bagi PTBA.

Keberhasilan ini yang kemudian menjadi cetak biru untuk direplikasi perusahaan ke berbagai wilayah operasional lainnya seperti di Lampung Utara dan Tanjung Enim.

Meski aset PLTS telah diserahkan dan dikelola penuh oleh masyarakat khususnya kelompok tani, PTBA tetap melakukan pemantauan berkala setiap tiga hingga enam bulan.

"Tanggung jawab moral kami tetap ada. Kami terus memonitor, jika ada kendala fatal seperti kerusakan mesin pompa yang terbakar dan di luar kemampuan kas petani, kami tetap turun tangan memberikan bantuan perbaikan," tambahnya.

Harapan Besar Lumbung Pangan

Denyut nadi kebangkitan pangan di Sawahlunto adalah sekelumit potret dari visi besar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjamin kedaulatan pangan di masa depan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Sumatera Barat Afniwirman mengatakan PLTS Irigasi yang dipasang PTBA, menjadi solusi yang dapat diimplementasikan pada lahan sawah tadah hujan lain di Ranah Minang.

“Data kita itu lahan sawah hujan di Sumbar 47.788 hektare, sementara khusus di Sawahlunto seluas 878 hektare jadi ini bisa menjadi solusi bagus untuk mendukung swasembada pangan,” sebut dia.

Selain itu, upaya transformasi lahan tidur, lahan tadah hujan, dan lahan terdampak bencana menjadi sawah produktif kini tengah dieksekusi secara masif.

Pada 2026 Sumbar mendapatkan alokasi program Optimalisasi Lahan (Oplah) dalam dua kategori besar dalam mendukung ketahanan pangan.

Kategori pertama adalah Oplah Bencana seluas 2.008 hektare yang pengerjaannya telah rampung. Sementara, kategori kedua merupakan Oplah Non-Rawa seluas 15.000 hektare.

"Untuk Oplah Non-Rawa tahap pertama seluas lebih dari 7.000 hektare. Alhamdulillah semua sudah berjalan sejak Mei lalu,” jelas Afniwirman.

Ia mengatakan program oplah ini tidak saja menyangkut pada pengolahan sawah saja, tetapi juga bisa dilakukan untuk membenahi irigasi terutama irigasi tersier.

Selain itu, dalam merancang intervensi pengairan pada program oplah 2026 ini, Pemprov Sumbar melibatkan Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand) untuk menyusun Survey Investigation Design (SID).

“Dari SID ini nanti diputuskan intervensi paling tepat untuk masing-masing area seperti apa, apakah cukup perbaikan irigasi saja, apakah perlu pemasangan pipa karena sumber air jauh, atau justru membutuhkan pompa seperti di Talawi,” kata dia.

Untuk 2027 DTPH Sumbar sedang merumuskan usulan baru ke Kementerian Pertanian dengan skema pembiayaan yang disesuaikan kondisi lahan.

"Anggarannya berbeda-beda. Untuk Oplah dianggarkan Rp5 juta per hektare, sedangkan rehabilitasi lahan Rp15 juta per hektare, sementara cetak sawah baru di lahan yang belum masuk peta lahan baku sawah dianggarkan sebesar Rp35 juta per hektare,” rincinya.

Pada akhirnya, sinergi yang saling mendukung antara masyarakat dengan perusahaan serta kebijakan makro di tingkat provinsi menjadi bukti kedaulatan negeri mutlak dimulai dari bumi yang dipijak.

Ketika hasil bumi berupa batu bara maupun anggaran negara dikembalikan untuk merawat alam mendukung para petani, maka ancaman krisis pangan perlahan dapat ditekan dari bumi Ranah Minang.