Destry Jadi Gubernur BI, Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Prioritas

Destry mengatakan arah kebijakan BI ke depan pada dasarnya akan melanjutkan kebijakan yang dinilai baik dari kepemimpinan sebelumnya. Namun, kebijakan bank sentral tetap akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi global terkini.

"Stance tetap sama, bahwa stabilitas tetap. Dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami," kata Destry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga: Destry Damayanti Resmi Ditetapkan Jadi Gubernur BI 2026-2031, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Salah satu agenda yang akan menjadi perhatian Destry adalah memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah.

Hal ini menjadi penting seiring dengan rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal.

Menurut Destry, BI akan memberikan dukungan sepanjang kebijakan tersebut tetap berjalan dalam kerangka stabilitas ekonomi.

"Karena pemerintah dengan fiscal policy-nya, rencana ekspansinya mereka lakukan, tentunya dari Bank Indonesia juga men-support itu. Jadi itu paling tidak komunikasi yang perlu harus dilakukan, bagaimana fiskal-moneter kita bisa seirama ke depannya," ujarnya.

Menurut Destry, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal dibutuhkan agar agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi.

Stabilitas tersebut mencakup antara lain nilai tukar rupiah dan inflasi. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tetap terjaga.

Selain nilai tukar, pengendalian inflasi juga menjadi bagian penting dari strategi BI ke depan.

Destry mengatakan koordinasi dengan pemerintah akan diperkuat untuk memastikan inflasi tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah inflasi volatile food atau komponen harga pangan yang bergejolak.

Menurutnya, pengendalian inflasi pangan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan bank sentral karena persoalannya juga berkaitan dengan sisi pasokan.

"Untuk mengarahkan target inflasi agar sesuai sasarannya, terutama inflasi volatile food dari sisi supply yang tidak bisa hanya dilakukan oleh bank sentral tetapi juga membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah," kata Destry.

Dengan demikian, pengendalian harga pangan membutuhkan koordinasi lintas lembaga, terutama ketika tekanan inflasi berasal dari persoalan pasokan dan distribusi.

Destry juga menyoroti penguatan kerja sama dengan pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong penggunaan local currency transaction (LCT).

Skema tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya BI memperkuat transaksi menggunakan mata uang lokal dalam hubungan ekonomi antarnegara.

Bagi BI, pengembangan LCT juga berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan transaksi eksternal dan mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dalam transaksi bilateral.

Di sisi domestik, Destry mengatakan komunikasi dengan DPR juga akan terus dilakukan, terutama terkait agenda mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Termasuk juga dengan anggota DPR, kita juga punya concern yang sama terkait dengan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi hal itu selalu kita diskusikan, khususnya UMKM," ujarnya.

Arah kepemimpinan Destry sebelumnya telah disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI pada 26 Agustus 2026.

Dalam proses tersebut, Destry mengusung konsep "Sinergi Merah Putih" sebagai benang merah berbagai kebijakan yang akan dijalankan BI.

Baca Juga: Destry Jadi Gubernur Terpilih, Ekonom: BI Tak Bisa Sendirian Jaga Rupiah

Destry menjelaskan konsep tersebut menekankan optimalisasi sinergi antara BI dengan berbagai lembaga tanpa mengabaikan mandat dan kewenangan masing-masing.

"Karena saya kan temanya Sinergi Merah Putih untuk kesejahteraan rakyat, memang kita akan mengoptimalkan sinergi yang bisa kita lakukan tapi tentunya tanpa mengabaikan mandat dan kewenangan dari masing-masing lembaga yang melakukan sinergi," kata Destry.

Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah agenda, mulai dari koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, pengendalian inflasi, penguatan transaksi mata uang lokal hingga dukungan terhadap UMKM.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur BI, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI, serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI.

Ketiganya akan menjalankan masa jabatan untuk periode 2026-2031 setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI pada 26-27 Agustus 2026.

Pengucapan sumpah jabatan dijadwalkan berlangsung di Mahkamah Agung pada Rabu (2/9/2026). Setelah itu, pembagian bidang untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur BI akan dilakukan agar pelaksanaan tugas dapat segera berjalan.

Destry mengatakan koordinasi internal dan eksternal akan menjadi bagian penting pada awal masa kepemimpinannya, terutama dengan pemerintah.

"Kebijakan-kebijakan yang baik dan sesuai perkembangan zaman dari kepemimpinan sebelumnya akan dilanjutkan. Namun, kebijakan sangat bergantung dengan kondisi terkini," ujarnya.

Dengan ketidakpastian global yang masih tinggi, BI di bawah kepemimpinan Destry akan menghadapi kebutuhan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor yang akan menentukan bagaimana kedua agenda tersebut berjalan secara bersamaan.