Di Balik Pertemuan Dedi Mulyadi dan Warga Pati: Terlalu Urus Nasional, Daerahnya Sendiri Tak Terurus

Kamis, 03 September 2026, 04:59 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertemuan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dan Warga Pati yang sebelumnya melakukan aksi menuai sorotan. Hal itu dinilai sebagai sebuah blunder, khususnya jika dilihat dari posisi politikus itu sebagai kepala daerah dari Jabar.

Pengamat komunikasi politik Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien, menilai langkah tersebut bisa menjadi bumerang. Dedi menurutnya memang sedang membangun eksistensi politik melalui isu-isu yang memiliki perhatian luas secara nasional. Namun, persoalannya muncul ketika langkah tersebut dilakukan sementara berbagai persoalan masih butuh perhatiannya di Jawa Barat.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Pelaku Usaha Warga Kuningan Perlahan Keok Lawan Warung Madura

"Kang Dedi ini ingin masuk atau ingin merangsek ke dalam pembicaraan publik agar bisa terlihat secara publik. Maka Kang Dedi perlu untuk hadir dalam persoalan-persoalan nasional," ujar Fadhli, dikutip Kamis (3/9/2026).

Menurut Fadhli, masuknya politikus itu ke dalam isu nasional dapat dipahami sebagai strategi komunikasi politik. Kehadiran tersebut berpotensi membuat namanya semakin sering dibicarakan masyarakat di luar dari Jawa Barat.

Akan tetapi, Fadhli membedakan antara kepentingan membangun popularitas politik dengan tanggung jawab pemerintahan daerah.

"Nah, kalau kita berbicara dalam ranah kepemerintahan daerah, tentu apa yang dilakukan dia ini terlalu mengurusi isu-isu atau permasalahan yang bukan permasalahan kedaerahan," katanya.

Bahkan, Fadhli menyebut langkah tersebut sebagai sesuatu yang "offside" apabila ditempatkan dalam konteks pemerintahan dari Jawa Barat.

"Tentu ini kalau kita katakan offside, ya tentu ini offside. Karena memang ini terlalu ngurus nasional, tetapi di dalamnya sendiri atau di daerahnya sendiri ini tidak terurus," ucap Fadhli.

Fadhli menilai persoalan tersebut dapat berkembang menjadi kritik terhadap politikus itu apabila publik melihat adanya ketidakseimbangan antara aktivitas politiknya di tingkat nasional dengan penyelesaian masalah di Jawa Barat.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Mesti Segera Disahkan, Mahfud MD: Kalau Nunggu Sempurna Semua Nggak Bisa

"Ini akan menjadi kritik untuk Dedi Mulyadi. Hal itu karena sebagai kepala daerah dia tidak substantif untuk mengurusi daerahnya sendiri," ujarnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar