Dinkes menyusun rencana relokasi Puskesmas Mataram tingkatkan layanan

Mataram (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun perencanaan relokasi Puskesmas Mataram di Jalan Catur Warga ke bekas SDN 19 Mataram di Jalan Abdul Kadir Munsyi, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan layanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr Emirald Isfihan di Mataram, Senin, mengatakan penyusunan perencanaan relokasi dilakukan setelah adanya kepastian pengalihan fungsi lahan dari SDN 19 Mataram menjadi Puskesmas Mataram.

"Dengan lahan bekas SDN 19 Mataram yang cukup luas dan representatif, memungkinkan kami melakukan kreasi dan inovasi layanan bisa lebih banyak," katanya setelah melakukan peninjauan lokasi ke SDN 19 Mataram.

Pengalihan fungsi lahan tersebut dilakukan setelah aktivitas SDN 19 Mataram digabung dengan SDN 15 Mataram karena lokasi mereka berdekatan dan setiap tahun jumlah siswa di SDN 19 Mataram terus menurun bahkan setiap tahun siswa yang mendaftar di bawah 10 anak.

Atas pertimbangan itulah, Pemerintah Kota Mataram melakukan merger sekolah tersebut dan mengalihkan fungsi lahan untuk merelokasi Puskesmas Mataram yang saat ini berada di Jalan Catur Warga dengan kondisi kurang representatif dan dinilai terlalu sempit.

Oleh karena itu, pihaknya bersyukur Pemerintah Kota Mataram memberikan kebijakan dengan memprioritaskan relokasi Puskesmas Mataram ke lahan bekas SDN 19 Mataram.

Konsep dan kebutuhan anggaran untuk revitalisasi itu, kemudian akan ajukan ke Kementerian Kesehatan sebagai alternatif mendapatkan dukungan anggaran.

Kalau pun ternyata pemerintah pusat masih memprioritaskan untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Dinas Kesehatan akan mengajukan kebutuhan anggaran melalui APBD Kota Mataram tahun 2027.

Sejauh ini pemerintah pusat menilai fasilitas layanan kesehatan di Kota Mataram sebagai wilayah perkotaan masih layak. Hal itu dapat dilihat langsung melakukan aplikasi sarana dan prasarana kesehatan yang masuk kategori bagus sehingga belum diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi anggaran.

"Namun demikian, kami tetap akan berusaha mencari opsi-opsi peluang anggaran. Apalagi, status puskesmas saat ini sudah BLUD," katanya.