DPRD NTB dukung implementasi ekonomi hijau dalam postur APBD 2027
Mataram (ANTARA) - Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung implementasi ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengatakan menyambut positif pertemuan antara Komisi III DPRD dengan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB untuk melihat APBD 2027 dari perspektif pembangunan rendah karbon.
"Bagi kami pertemuan ini sangat produktif karena Konsepsi tidak hanya menyampaikan gagasan normatif mengenai penurunan emisi, tetapi juga membawa hasil telaah terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah serta sejumlah rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan dalam pembahasan rancangan APBD NTB Tahun 2027," ujar dia di Mataram, Rabu.
Menurut dia, sejumlah rekomendasi yang disampaikan cukup menarik untuk didalami. Di antaranya perlunya penguatan kelembagaan yang menangani pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, pengintegrasian indikator pengelolaan sampah dan limbah pada berbagai OPD, penguatan perlindungan kawasan hutan, serta mendorong program-program pembangunan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.
"Konsepsi juga mengusulkan agar Pokok-Pokok Pikiran DPRD dapat lebih banyak diarahkan kepada kegiatan yang mempunyai manfaat ganda, langsung dirasakan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap lingkungan," kata Sambirang.
Ia mencontohkan pengembangan pakan hijauan ternak, pengolahan limbah ternak menjadi kompos atau biogas, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penanganan sampah di sungai dan pesisir, bantuan bibit dan pengamanan kawasan hutan, serta program pertanian yang tidak hanya membangun infrastruktur usaha tani tetapi juga menjaga keberlanjutan lahan.
"Perspektif seperti ini patut dipertimbangkan. APBD pada prinsipnya tidak harus menambah banyak program baru untuk menjadi lebih hijau. Yang diperlukan adalah bagaimana program dan belanja yang memang sudah dibutuhkan masyarakat sekaligus didesain memberikan manfaat ekologis dan berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan emisi," katanya menjelaskan.
Meski demikian, ia mengatakan seluruh rekomendasi tersebut bakal tetap harus di lihat secara proporsional. Ada yang dapat ditindaklanjuti melalui penguatan program dan indikator kinerja OPD, ada yang membutuhkan penajaman anggaran, dan ada pula yang berkaitan dengan desain kelembagaan, sehingga perlu dikaji dari aspek regulasi, efektivitas organisasi, serta kemampuan fiskal daerah.
"Semangat untuk memperkuat koordinasi dan kewenangan kami pahami, tetapi bentuk kelembagaan-nya tentu harus dikaji lebih lanjut. Jangan sampai tujuan memperkuat efektivitas justru menambah struktur dan beban birokrasi," kata Sambirang.
Sambirang menambahkan sebagai pimpinan komisi III dan bagian dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, ia menegaskan akan menyampaikan sejumlah catatan serta telaah rekomendasi Konsepsi.
"Saya akan menyampaikan catatan hasil telaah dan rekomendasi Konsepsi kepada pimpinan Banggar serta TAPD dalam forum pembahasan RAPBD 2027. Kita ingin masukan masyarakat sipil seperti ini mendapatkan ruang dalam proses pembahasan anggaran," kata Sambirang.
Lebih lanjut ia, mengatakan tidak ingin target penurunan emisi hanya kuat di dokumen perencanaan, namun lemah ketika diterjemahkan ke dalam APBD. Untuk itu, ke depan secara bersama-sama perlu mulai membangun mekanisme penandaan anggaran terhadap program-program yang berkontribusi pada pembangunan rendah karbon.
"Pembangunan rendah karbon bukan agenda yang berlawanan dengan pembangunan ekonomi. Justru tantangannya, setiap rupiah pembangunan menghasilkan manfaat yang semakin besar terhadap ekonomi, kesejahteraan masyarakat, lingkungan tetap terjaga, dan target penurunan emisi NTB dapat dicapai secara terukur," katanya.
Baca juga: Komisi I DPRD minta Gubernur NTB evaluasi kinerja kepala OPD
Baca juga: Belanja NTB naik menjadi Rp6 triliun di APBD-P 2026
Baca juga: DPRD NTB nilai konsolidasi fiskal mulai berjalan pada APBD 2027