Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud ajak semua pihak bersinergi cegah karhutla - ANTARA News Kalimantan Timur

Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengajak seluruh pihak di wilayahnya bersinergi mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna mengantisipasi fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026.

"Karhutla memerlukan kesungguhan untuk kita lakukan bersama-sama," kata Rudy Mas'ud usai mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) secara daring di Samarinda, Senin.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, serta diikuti oleh Kapolri dan sejumlah menteri kabinet secara luring maupun daring.

Menurut Rudy, fenomena El Nino ydiprediksi masih akan terus berlangsung hingga Oktober, sehingga dia mengajak semua pihak di Kaltim bergandeng tangan melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla secara bersama-sama melalui edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Rudy memaparkan bahwa Kaltim tidak termasuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla di Indonesia, yaitu Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi.

Kebakaran di enam provinsi tersebut hampir selalu berulang dan menyebabkan bencana asap hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Total lahan terbakar di enam wilayah tersebut mencapai sekitar 72.000 hektare, dengan luasan yang masih belum berhasil dipadamkan sekitar 700 hektare.

Selain enam provinsi itu, penanganan karhutla yang menjadi perhatian khusus pemerintah berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan luasan yang masih dalam proses pemadaman berkisar 459 hektare.

Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan larangan pembakaran hutan dan lahan kini bukan lagi sekadar imbauan, melainkan sudah menjadi perintah langsung dari presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

"Kita punya tanggung jawab bersama, karhutla harus kita hentikan. Tidak boleh bakar lahan dan hutan. Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah presiden," tegas Djamari di hadapan para gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kajati, serta pengusaha pemegang HGU dan PBPH se-Indonesia.

Menko Polkam mengingatkan tiga tanggung jawab utama, yakni tanggung jawab moral kepada alam dan manusia, tanggung jawab kepada jabatan dan kehormatan, serta pertanggungjawaban kepada hukum negara.

Ia juga memberikan tiga catatan penting: ancaman El Nino belum berakhir, setiap lahan pasti memiliki penanggung jawab, dan aturan hukum harus ditegakkan secara konsisten serta tegas.

Djamari menambahkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla wajib dilakukan oleh para pemegang HGU dan PBPH.

Rapat koordinasi ini mengundang 325 perusahaan pemegang izin usaha kehutanan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara.

Untuk enam provinsi prioritas, pemerintah menerjunkan sebanyak 43.481 personel gabungan yang berasal dari BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, dan relawan.

Sementara untuk Satgas Udara, pemerintah mengerahkan 55 unit pesawat, termasuk 35 unit helikopter penembak air (water bombing), serta menyiapkan armada untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.