Gunungkidul usulkan pembangunan infrastruktur prioritas ke DPRD DIY

Jumat, 2 Oktober 2026 21:42 WIB

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih (tengah) saat menghadiri kunjungan kerja Komisi C DPRD DIY di Kantor Pemkab Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (2/10/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkab Gunungkidul

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur prioritas, seperti konektivitas jalan, kepada Komisi C DPRD DIY.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, di Gunungkidul, Jumat, mengatakan beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang dibahas bersama Komisi C DPRD DIY di antaranya rekonstruksi jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pariwisata untuk menghadirkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mengingat wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat luas mencapai 46,63 persen dari total luas wilayah DIY jadi butuh sinergi dengan Pemda DIY, dan Pemerintah Pusat," katanya.

Endah menyebut Gunungkidul memegang peran vital sebagai penopang ekonomi daerah melalui sektor pariwisata karena memiliki garis pantai sepanjang 72 kilometer dan 70 destinasi wisata.

"Menyumbang 31 persen produksi beras dan 48 persen populasi sapi serta kambing di DIY," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunungkidul Saptoyo menyampaikan sejumlah permasalahan sektor infrastruktur, seperti kondisi dan kemantapan jalan provinsi di Gunungkidul yang masih belum 100 persen baik.

"Dari total 244,905 kilometer jalan provinsi di Gunungkidul, tingkat kemantapannya baru mencapai 62,28 persen serta masih kekurangan sarana penerangan jalan umum (PJU) dan warning light," katanya.

Ia juga menyebutkan masalah kemacetan lalu lintas yang masih terjadi di wilayah Gunungkidul, terutama pada jalur wisata saat akhir pekan.

"Kemudian terbatasnya jangkauan armada angkutan sekolah, serta capaian akses air minum perpipaan yang baru menyentuh 49,27 persen," ujarnya.

Dari sisi sanitasi, lanjutnya, masih ditemukan tantangan berupa rendahnya akses sanitasi aman yang baru mencapai 2,4 persen.

Ia juga menyebut masih ditemukannya 15.863 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh seluas 152,64 hektare di wilayah Gunungkidul.

"Kemudian kondisi alat berat dan armada pengangkut sampah yang minim di TPA Wukirsari maupun kawasan wisata pantai," katanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemkab Gunungkidul kemudian mengusulkan pembangunan infrastruktur prioritas, seperti rehabilitasi ruas jalan di Paliyan yang menjadi penghubung ke Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

"Ruas jalan Mulo–Baron, Karangmojo–Semanu, Nglipar, serta Hargomulyo–Watugajah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro menyatakan komitmennya untuk mengawal alokasi anggaran infrastruktur serta mendorong optimalisasi mandatory spending.

"Peningkatan aksesibilitas menuju Gunungkidul sebagai aset pariwisata dan ekonomi DIY penting dilakukan," katanya.

DPRD DIY juga mendiskusikan wacana kajian sinergi transportasi publik, seperti perluasan jangkauan moda Trans Jogja hingga bersinergi dengan angkutan daerah menuju kawasan kabupaten dan tempat wisata.

"Harapannya bisa lahir langkah konkret agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya secara nyata dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat," ujarnya.