Impor Minyak Masih Tinggi, Bahlil Dorong Panas Bumi Jadi Penopang Ketahanan Energi
Warta Ekonomi, Jakarta -
Kebutuhan minyak Indonesia masih jauh melampaui kemampuan produksi dalam negeri. Kondisi tersebut membuat impor minyak mentah tetap diperlukan untuk memenuhi konsumsi energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan produksi minyak atau lifting nasional saat ini berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari. Sementara konsumsi dalam negeri mencapai sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari.
Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih membutuhkan pasokan minyak dari luar negeri dalam jumlah besar.
Bahlil menyebut program mandatori biodiesel B50 sebenarnya sudah membantu menekan kebutuhan impor. Menurutnya, penerapan B50 mampu mengonversi kebutuhan minyak sekitar 300-390 ribu barel.
Meski demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700 ribu barel minyak per hari untuk menutup kebutuhan nasional.
"B50 itu mampu mengonversi kurang lebih sekitar 300 ribu sampai 390 ribu barrel. Rata-rata kita masih membutuhkan impor kurang lebih sekitar 700 ribu barrel," ujar Bahlil di acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Panas Bumi Jadi Alternatif
Tingginya ketergantungan terhadap energi impor membuat pemerintah mulai memperkuat pengembangan sumber energi domestik, salah satunya panas bumi.
Bahlil mengatakan pengembangan panas bumi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan energi. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari sumber energi alternatif di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.
Pergerakan harga energi dunia juga menjadi salah satu alasan pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi impor.
Baca Juga: Bahlil: Pembatasan Pertalite bagi Desil 9-10 Masih dalam Kajian
Baca Juga: Bahlil Ibaratkan Harga Minyak Dunia seperti Demam Malaria: Pagi Turun, Malam Naik
Baca Juga: Bahlil Desak Pengusaha Percepat Pengembangan PLTP, Konsesi Jangan Mangkrak
Indonesia sendiri memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya hingga kini masih relatif rendah, yakni baru sekitar 10-13 persen dari potensi yang tersedia.
Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan proyek panas bumi agar sumber energi tersebut tidak hanya menjadi cadangan, tetapi benar-benar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Regulasi Masih Jadi Tantangan
Bahlil mengatakan pemerintah telah memangkas sejumlah tahapan regulasi untuk mempercepat pengembangan panas bumi. Namun, setelah evaluasi dilakukan, masih ditemukan berbagai hambatan yang perlu diselesaikan.
Menurutnya, percepatan proyek tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pelaku usaha dan regulator harus bekerja bersama agar proyek yang sudah mendapatkan wilayah kerja dapat segera direalisasikan.
"Tidak ada cara lain untuk melakukan percepatan implementasi geothermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator," kata Bahlil.
Selain menghasilkan listrik, pemerintah juga ingin pemanfaatan panas bumi diperluas ke berbagai sektor ekonomi. Dengan begitu, pengembangan geothermal diharapkan tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru dan lapangan pekerjaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbesar pemanfaatan sumber energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.