Indonesia Dituntut Pertahankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Meningkatnya kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat tidak boleh otomatis membuat Indonesia dipersepsikan masuk ke dalam salah satu kubu kekuatan besar.

Pasalnya, Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif yang harus tetap dipertahankan.

“Kerja sama militer dan pertahanan dengan Amerika Serikat dapat dilakukan, tetapi itu tidak otomatis berarti Indonesia menjadi bagian dari strategi containment terhadap China,” kata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Senin 10 Agustus 2026.

Menurut Amir, Indonesia justru dapat memperoleh keuntungan strategis apabila mampu menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan secara seimbang.

Kerja sama dengan Amerika Serikat dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan pertahanan, latihan militer, keamanan maritim, teknologi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pada saat yang sama, Indonesia tetap dapat mempertahankan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan China serta memperkuat hubungan dengan Jepang, India, Australia, Korea Selatan, Rusia dan negara-negara Eropa.

“Kekuatan Indonesia bukan pada keberpihakan kepada satu kekuatan, melainkan pada kemampuan menjaga ruang gerak strategis,” kata Amir.

Posisi geografis Indonesia juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya perhatian negara-negara besar.

Indonesia memiliki sejumlah jalur strategis, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok yang menghubungkan kawasan Samudra Hindia dengan Pasifik.

Amir mengatakan, keamanan jalur tersebut memiliki dampak terhadap perdagangan global, energi, rantai pasok dan mobilitas militer.

Karena itu, kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dinilai berpotensi semakin banyak bersinggungan dengan isu keamanan maritim.

“Indonesia harus memiliki kemampuan mengetahui apa yang terjadi di wilayah lautnya sendiri. Itu bagian dari kedaulatan,” kata Amir.

Ia menyebut kerja sama dapat diarahkan pada peningkatan maritime domain awareness, pengawasan laut, keamanan jalur pelayaran, pencarian dan penyelamatan, hingga penanggulangan ancaman lintas batas.

Amir juga mengingatkan bahwa ancaman keamanan modern tidak selalu berbentuk perang terbuka.

Menurut dia, ancaman dapat muncul melalui serangan siber, disinformasi, sabotase infrastruktur, tekanan ekonomi, gangguan rantai pasok, teknologi kecerdasan buatan, keamanan energi hingga perang informasi.

Karena itu, pembicaraan pertahanan bilateral tidak semestinya hanya berorientasi pada pembelian alat utama sistem persenjataan.

“Indonesia harus melihat kerja sama pertahanan sebagai pembangunan ekosistem pertahanan nasional, bukan hanya sebagai transaksi pembelian senjata,” ujarnya.

Ia mendorong agar kerja sama pertahanan diarahkan pada transfer teknologi, penguatan industri pertahanan nasional, peningkatan kemampuan intelijen, keamanan siber, satelit, sistem komunikasi, pengawasan maritim dan pengembangan sumber daya manusia.