Indonesia serukan solidaritas dunia wujudkan hak atas pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyerukan komunitas internasional memperkuat solidaritasnya untuk mewujudkan hak atas pembangunan (right to development) bagi semua bangsa demi kesejahteraan umat manusia, ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono.

Dalam momentum 40 tahun Deklarasi Hak atas Pembangunan (DRTD), Menlu RI menekankan bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi semua bangsa, sehingga manusia harus dijadikan pusat atas semua bentuk pembangunan.

“Kita memerlukan solidaritas internasional yang lebih kuat serta pondasi yang lebih mantap agar implementasinya semakin efektif,” kata Sugiono dalam pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati 40 tahun deklarasi internasional tersebut di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Rabu waktu setempat.

Sebagaimana dipantau melalui siaran UN TV di Jakarta, Kamis, dia mengingatkan bahwa hak atas pembangunan berarti memastikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan menjamin pembangunan yang berjalan bermanfaat bagi mereka.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah mewujudkan komitmennya terhadap hak atas pembangunan melalui perluasan akses pendidikan, penyediaan makanan bergizi, dan jaminan kesehatan preventif.

“Upaya tersebut merupakan investasi jangka panjang kami untuk memutus rantai kemiskinan dan memajukan Agenda 2030 serta memenuhi janji bahwa tidak akan ada yang tertinggal dalam pembangunan,” kata Menlu RI, merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Meski dengan hadirnya transformasi digital, transisi hijau, serta tantangan masa kini yang mengubah ekonomi dan masyarakat, hak atas pembangunan harus tetap menjadi pijakan masyarakat dunia, kata dia.

Sugiono kemudian menyebut Deklarasi Hak atas Pembangunan merupakan dasar hukum yang penting dalam upaya bersama mengimplementasikan dan menyempurnakan visi pembangunan dunia.

Ia pun menyerukan agar komunitas internasional bahu-membahu memastikan terbukanya akses keuangan, pasar, teknologi, dan pengetahuan bagi bangsa-bangsa dalam mewujudkan hak atas pembangunan.

Menlu RI juga mengingatkan agar bangsa-bangsa di dunia terus berjuang menjembatani perbedaan dan memastikan cita-cita deklarasi internasional tersebut benar-benar terwujud.

Kehadiran Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini diwakili oleh Menlu Sugiono yang bertindak sebagai kepala delegasi RI. Menlu Sugiono sudah berada di New York sejak Senin (21/9) waktu setempat dan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi.

Dia dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu malam (26/9) waktu setempat.

Baca juga: Indonesia ajak perkuat kerja sama multilateral terkait ketahanan iklim

Baca juga: RI perkuat kerja sama tiga negara melalui Bebas Visa Diplomatik

Baca juga: Menlu Sugiono perkuat diplomasi bilateral di sela Sidang Umum PBB

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.