Jeda di antara perang dan bayang-bayang bagi Indonesia

Di tengah persaingan keras dua figur dominan ini, keseimbangan (symmetry) adalah premi asuransi termurah bagi politik bebas-aktif kita.

Jakarta (ANTARA) - Tahun ini menjadi saksi eskalasi perang paling ugal-ugalan dalam dekade terakhir. Batas antara perang lokal dan hegemoni global kian melebur menciptakan kompleksitas perdamaian semakin jauh.

Ketika ratusan drone Ukraina menembus pertahanan ibu kota Rusia dan memicu ledakan di Moskow, poros konfrontasi AS-Iran kian memanas.

Saat bersamaan, milisi Houthi makin mempertegas keunggulannya atas pasukan bentukan Arab Saudi, dan mesin genosida di Palestina tetap berderu dingin yang membuktikan bahwa kesepakatan diplomasi di atas meja perundingan tak lebih dari jeda taktis sebelum eskalasi yang lebih menghancurkan.

Dengan semakin kecilnya nilai tawar diplomasi, Amerika Serikat mengonfirmasi kunjungan balasan yang akan dilakukan Presiden Xi Jinping ke Washington pada 23 September 2026.

Melihat sempitnya ruang untuk saling berbicara di antara bisingnya suara senjata, apakah pertemuan ini akan menjadi jeda untuk eskalasi yang lebih besar, atau ini menjadi secercah harapan untuk tetap memberikan ruang bagi diplomasi dan perdamaian untuk bekerja.

Di antara pertemuan dua raksasa ini, bagaimana Indonesia bersikap dan memposisikan diri dengan semakin sempitnya ruang bermanuver ketika dampak perang yang terjadi sudah mempengaruhi periuk nasi warga Indonesia.

Pada September 1948, ketika Republik baru berusia tiga tahun, Mohammad Hatta dengan lantang berbicara di depan parlemen saat itu bahwa Indonesia tidak boleh menjadi objek dalam perang antarnegara adidaya, Indonesia harus menjadi subjek yang bisa menentukan arahnya sendiri.

Pandangan ini menjadi fondasi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengarungi periode Perang Dingin yang menciptakan doktrin Bebas Aktif yang masih digunakan Indonesia hingga saat ini.

Para peneliti mengenal kebijakan ini sebagai hedging. Namun, ketika pengaruh perang yang semakin dekat terhadap warga Indonesia, masyarakat tentu berharap banyak terhadap hasil pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump nanti.

Kelangsungan stabilitas

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.