Jika Paksa Andrea Bocelli Tetap Konser, MUI: Bertentangan dengan Konstitusi |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa jika ada pihak yang memaksa agar musisi asal Italia, Andrea Bocelli yang rekam jejaknya mendukung Zionis Israel tetap mengisi konser di Indonesia, maka sesungguhnya yang memaksa itu berhadapan dengan konstitusi negara Indonesia dan sikap Presiden Prabowo Subianto yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ustaz Erick Yusuf mengatakan, terkait konser tersebut, sebetulnya kewenangan, izin dan lain-lainnya itu ada di pemerintah Indonesia.

"Jadi kita sebetulnya melihat bahwa ketika ada orang-orang yang kemudian memaksakan untuk kemudian menghadirkan dan lain-lain, ya mereka itu berhadapannya sebetulnya dengan konstitusi, dengan pemerintah yang jelas-jelas di konstitusi kita sudah jelas, di sikap dari pemimpin Republik Indonesia (Presiden Prabowo) ini juga sudah jelas, bahwa menolak yang namanya kekejaman genosida dan lain-lain itu sudah jelas," kata Ustaz Erick kepada Republika di Kantor MUI Pusat, Selasa (13/10/2026)

Ustaz Erick menegaskan, jadi artinya orang-orang yang tetap memaksakan diri untuk menghadirkan orang-orang yang pro terhadap penjajahan, zionis Israel dan, genosida, mereka akan berhadapan dengan pemerintah, keputusan pemerintah, konstitusi Indonesia dan lain-lain.

"Jadi kalau kita lihat sangat clear, sangat clear bahwa di sini kita melihat yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa yang namanya seni, budaya, art and culture itu punya yang namanya art and culture accountability, yang namanya pertanggung jawaban, pertanggung jawaban secara moral, pertanggungjawaban bagaimana pesan, kemasan yang kemudian disampaikan, jadi apakah ada agenda dan lain-lain, ini nih yang harus-harus kita lihat clear," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa musisi asal Italia, Andrea Bocelli yang rekam jejaknya mendukung Zionis Israel dijadwalkan akan konser di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta pada 3 November 2026. Rencana konser yang menghadirkan Bocelli menuai protes, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menuntut untuk membatalkan konser yang dihadiri musisi pro Zionis Israel. Konser tersebut diketahui didukung oleh Kementerian Pariwisata, berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif.

Ditanya apakah Kementerian Pariwisata mendukung untuk dibatalkannya konser tersebut, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji menjawab bahwa belum ada pernyataan resmi dari pemimpin di Kementerian Pariwisata.

"Belum, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan kami, kami masih terus harus mempelajari, ya," kata Bayu kepada Republika di Kantor MUI Pusat, Selasa (13/10/2029)

Bayu mengatakan, tapi kalau memang dari pihak MUI sudah menyatakan sikapnya. Maka akan mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI.

"Tapi kalau memang dari MUI sudah menyatakan ini, tentu kami akan tegak lurus mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI," ujar Bayu.

Ditanya apakah tahu Andrea Bocelli pernah mendukung Israel, Bayu menjawab bahwa tidak paham.

"Mohon izin dan mohon maaf, secara pribadi, secara pribadi saya nggak begitu paham," ujarnya.

Sebelumnya, Bayu menyampaikan bahwa pihaknya mencoba mencari titik temunya, karena terkait dengan keumatan. Ia juga menegaskan bahwa sikap pemerintah sudah jelas mendukung Palestina.

"Jadi nanti seperti apa, kita akan coba pelajari, jadi sudah ada garis arahan-arahan dari beliau-beliaunya yang akan coba kita komunikasikan lagi. Seperti apa, dan mudah-mudahan dari pihaknya Andrea Bocelli juga ada statement yang intinya adalah untuk mendukung kemerdekaan dari Palestina, tadi yang seperti disampaikan oleh beliau-beliaunya tadi dari MUI. Jadi kami Insya Allah akan coba komunikasikan pada dia dulu," ujar Sekretaris Kementerian Pariwisata ini.

Apakah ada rencana pembatal konser, Bayu mengatakan bahwa izinnya bukan di Kementerian Pariwisata.

"Dan kami hanya sebagai pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pariwisata melihat dari pandangnya kepariwisataan. Tapi kita juga harus melihat sudut pandang lainnya. Sudut pandang lainnya tentu adanya keumatan dan lain sebagainya. Karena negara ini kan sudah resmi menyatakan bahwa mendukung pemerintahan Palestina. Jadi memang ini yang akan coba kita pelajari lebih lanjut," ujarnya.