Kelangkaan BBM di Sejumlah Wilayah, IESR Dorong Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Energi

Lukman Nur Hakim Akurat.co

| 14 September 2026, 12:04 WIB

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa

AKURAT.CO Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak dalam 7–10 hari ke depan, sekaligus melakukan reformasi subsidi BBM secara menyeluruh.

Kelangkaan meluas di Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatra mengindikasikan kelalaian antisipasi permintaan, distribusi yang rapuh, dan ketidaktepatan sasaran subsidi.

CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan, kelangkaan BBM yang terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra menunjukkan buruknya tata kelola energi nasional dan lemahnya kapasitas institusi menghadapi krisis.

Baca Juga: Antrean BBM di Ketapang Mulai Terurai, BPH Migas Siapkan Skenario Darurat

Situasi ini membuktikan bahwa penilaian ketahanan energi masih berada di atas kertas, belum diikuti kemampuan membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, dan menjalankan strategi krisis sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Energi.

“Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional serta protokol krisis energi kita,” kata Fabby dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

IESR menyampaikan keprihatinan kepada warga di sejumlah daerah yang mengalami kelangkaan energi, termasuk antrean BBM berjam-jam, kesulitan memperoleh elpiji 3 kg, dan gangguan pasokan listrik bergilir.

Kelangkaan BBM telah memukul pekerja harian, pengemudi angkutan dan ojek, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, serta rumah tangga yang bergantung pada energi untuk mencari nafkah.

Antrean panjang dan gangguan pasokan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi pangan, mengganggu layanan publik, dan menekan daya beli masyarakat.

Stok nasional aman tidak berarti BBM tersedia

Di sisi lain, IESR menilai krisis pasokan energi yang melanda banyak wilayah di Indonesia merupakan manifestasi kelemahan pengelolaan energi nasional dan wujud kegagalan negara mengamankan akses energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pernyataan bahwa stok BBM nasional aman tidak cukup untuk menjawab krisis. BBM baru dapat disebut tersedia jika sampai ke SPBU dalam jumlah memadai dan pada waktu masyarakat membutuhkannya.