Mohammad Nur Rianto Al Arif : Kelas Menengah yang Dipaksa Berhemat - Opini Katadata.co.id

Terdapat perubahan menarik dalam perilaku konsumsi masyarakat yang patut kita perhatikan. Konsumen yang sebelumnya terbiasa membeli produk bermerek mulai beralih ke merek yang lebih murah. Sebagian masyarakat bahkan mulai menghitung ulang pengeluaran yang sebelumnya dianggap biasa.

Fenomena ini dikenal sebagai downgrading, yakni kecenderungan menurunkan kelas konsumsi dengan memilih produk atau layanan yang lebih ekonomis daripada sebelumnya. Sekilas, perilaku tersebut terlihat seperti keputusan sederhana saat berbelanja. Perubahan perilaku konsumen tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga menentukan arah permintaan, keberlangsungan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Secara makroekonomi, perekonomian Indonesia masih tumbuh. Namun, pertumbuhan ekonomi agregat tidak selalu identik dengan meningkatnya keleluasaan masyarakat untuk berbelanja.

Data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026, melambat dari 5,61% pada kuartal I-2026. Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%, lebih rendah daripada pertumbuhan 5,52% pada kuartal sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa konsumsi masih tumbuh, tetapi laju pertumbuhannya melambat. 

Persoalannya, angka pertumbuhan konsumsi agregat tidak selalu mencerminkan kualitas konsumsi setiap kelompok masyarakat. Sebagian rumah tangga mungkin masih meningkatkan belanja. Sedangkan kelompok lain harus mengurangi pembelian barang sekunder, beralih ke produk yang lebih murah, atau menunda kebutuhan yang dianggap tidak mendesak.

Karena itu, masyarakat dapat mengalami penurunan daya beli efektif meskipun pendapatan mereka secara nominal tidak berubah. Ketika pengeluaran wajib meningkat, ruang untuk membeli barang sekunder dan tersier semakin sempit. Downgrading pun menjadi mekanisme penyesuaian.

Fenomena downgrading menjadi lebih serius ketika dikaitkan dengan kerentanan kelas menengah. BPS dalam publikasinya mengenai kelas menengah Indonesia menyebutkan bahwa pada 2024, kelompok kelas menengah dan kelompok yang menuju kelas menengah mencakup 66,35% penduduk serta menyumbang 81,49% dari pengeluaran rumah tangga. Kedua kelompok tersebut memiliki peran besar dalam menopang permintaan domestik. 

Kelas menengah umumnya memiliki pengeluaran yang lebih beragam dibandingkan dengan kelompok miskin. Mereka membayar cicilan rumah atau kendaraan, biaya pendidikan anak, transportasi, kesehatan, komunikasi, serta kebutuhan sosial. Ketika pengeluaran tersebut meningkat, penyesuaian sering kali dilakukan pada belanja yang fleksibel.

Kelompok ini bisa berada dalam situasi paradoks. Tidak tergolong miskin, tetapi juga tidak memiliki ruang keuangan yang cukup untuk menghadapi guncangan. Mereka mungkin masih mampu membayar kebutuhan rutin, tetapi semakin sulit untuk menabung, membangun dana darurat, atau membiayai kebutuhan mendadak. 

Inilah yang membuat downgrading perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar tren belanja hemat. Jika perubahan konsumsi terjadi karena rumah tangga kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kualitas hidupnya, fenomena tersebut menjadi sinyal kerentanan ekonomi.

Meskipun demikian, tidak adil jika setiap keputusan untuk membeli produk yang lebih murah langsung dianggap sebagai bukti penurunan kesejahteraan. Downgrading juga dapat mencerminkan peningkatan kesadaran finansial. Konsumen semakin kritis dalam menilai hubungan antara harga, kualitas, dan manfaat. 

Perilaku tersebut merupakan bentuk rasionalisasi konsumsi. Dalam perspektif ekonomi rumah tangga, keputusan yang baik bukanlah keputusan yang selalu meningkatkan pengeluaran, melainkan keputusan yang menghasilkan manfaat terbesar sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Literasi keuangan membantu masyarakat memahami konsep biaya peluang. 

Kita perlu membedakan voluntary downgrading, yaitu penurunan kelas konsumsi berdasarkan pilihan sadar, dari forced downgrading, yaitu penyesuaian yang dilakukan karena keterbatasan daya beli. Keduanya dapat menghasilkan pola belanja yang serupa, tetapi implikasinya terhadap kesejahteraan sangat berbeda.

Ada satu hal lain yang perlu dicermati. Indikator keyakinan konsumen tidak selalu bergerak searah dengan perubahan pola konsumsi setiap rumah tangga. Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2026 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 118,1, yang masih berada di zona optimistis karena lebih tinggi dari 100.  

Data ini menunjukkan bahwa optimisme konsumen secara agregat masih terjaga, meskipun penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini sedikit melemah. Kita tidak dapat menyimpulkan dari indikator tersebut bahwa masyarakat secara luas sedang mengalami penurunan. Akan tetapi, perbedaan antara penilaian terhadap kondisi saat ini dan ekspektasi masa depan menunjukkan pentingnya membaca berbagai indikator secara bersamaan.

Perubahan perilaku konsumen juga menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Jika konsumen semakin sensitif terhadap harga, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan citra merek, promosi, dan gaya hidup. Mereka harus mampu menawarkan produk dengan harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen tanpa mengorbankan kualitas secara berlebihan.

Strategi tersebut tidak berarti semua perusahaan harus berlomba-lomba menurunkan harga. Perusahaan perlu memahami segmen konsumennya, meningkatkan efisiensi produksi, mengendalikan biaya distribusi, dan menciptakan pilihan produk yang lebih beragam.

Produk ekonomis dapat menjadi peluang pertumbuhan bagi pelaku usaha. Namun, jika konsumen hanya beralih ke produk murah karena kehilangan kemampuan membeli, peningkatan volume penjualan belum tentu berarti pasar berkembang dengan sehat.

Penurunan belanja pada kategori tertentu dapat menekan pendapatan usaha, yang kemudian berpotensi memengaruhi produksi dan kesempatan kerja. Jika berlanjut, kondisi tersebut dapat membentuk lingkaran yang saling memperkuat antara lemahnya pendapatan dan tertahannya konsumsi.

Menghadapi fenomena ini, pemerintah perlu membedakan persoalan perilaku konsumsi dari persoalan struktural terkait daya beli. Jika masyarakat berhemat untuk meningkatkan tabungan dan mengurangi utang konsumtif, edukasi keuangan perlu diperkuat. Akan tetapi, jika penghematan terjadi karena pendapatan tidak mampu mengejar biaya hidup, imbauan untuk mengatur anggaran saja tidak cukup.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja produktif dan pertumbuhan upah riil. Pertumbuhan ekonomi harus semakin terkait dengan peningkatan pendapatan rumah tangga, bukan sekadar kenaikan output agregat.

Kedua, stabilitas harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas. Pengendalian inflasi pangan memerlukan perbaikan distribusi, penguatan produksi, pengurangan kehilangan hasil pertanian, serta pembenahan rantai pasok agar kenaikan harga di tingkat konsumen tidak terus membebani rumah tangga.

Ketiga, kebijakan perlindungan sosial perlu dirancang dengan mempertimbangkan kerentanan kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Rumah tangga yang tidak tergolong miskin belum tentu memiliki ketahanan keuangan yang memadai. Kehilangan pekerjaan atau menghadapi biaya kesehatan yang besar dapat dengan cepat menggerus tabungan dan menurunkan standar hidup mereka.

Keempat, pengukuran kesejahteraan perlu diperluas. Selain pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, pemerintah perlu memperhatikan perkembangan pendapatan riil, proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, kemampuan menabung, beban utang, serta kemampuan rumah tangga dalam menghadapi pengeluaran darurat.

Indikator-indikator tersebut akan membantu membedakan penghematan yang meningkatkan ketahanan finansial dari penghematan yang justru mencerminkan penurunan kesejahteraan.

Fenomena downgrading mengingatkan kita bahwa perubahan ekonomi tidak selalu terlihat dari angka pertumbuhan atau penjualan, melainkan juga tercermin dalam keputusan sehari-hari. Keputusan tersebut dapat menjadi tanda kedewasaan finansial ketika lahir dari kemampuan untuk memilih dan kesadaran akan prioritas hidup. Namun, hal ini dapat menjadi peringatan ketika dilakukan, karena rumah tangga tidak lagi memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kualitas hidup.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi tidak seharusnya hanya dilihat dari apakah masyarakat masih berbelanja. Kita perlu bertanya apakah mereka masih mampu memenuhi kebutuhan secara layak, menabung untuk masa depan, dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tanpa terus-menerus dihantui ketidakpastian finansial.

Masyarakat yang memilih hidup lebih sederhana tidak selalu mengalami kemunduran. Sebaliknya, masyarakat yang terus berbelanja belum tentu semakin sejahtera jika konsumsi tersebut ditopang oleh utang dan mengorbankan tabungan.

Tantangan Indonesia adalah memastikan bahwa perilaku hemat semakin banyak lahir dari pilihan yang rasional, bukan karena keterpaksaan ekonomi. Sebab, ekonomi yang sehat bukanlah ekonomi yang memaksa masyarakat terus membeli barang mahal, melainkan ekonomi yang memberikan masyarakat kemampuan untuk memilih, memenuhi kebutuhan, dan membangun masa depan secara bermartabat.

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.