Kemenkeu Kaji Pangkas Beban Fiskal Panas Bumi, Bisa Turun dari 40%?

Minggu, 04 Oktober 2026, 09:21 WIB

Warta Ekonomi, Bogor -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji langkah untuk menekan beban fiskal proyek energi terbarukan, khususnya panas bumi, yang saat ini disebut mencapai sekitar 40%. Pengurangan beban tersebut diharapkan dapat membuat harga listrik hijau lebih kompetitif sekaligus mendorong pertumbuhan industri.

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Yudistian Yunis, mengatakan beban fiskal panas bumi relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah sumber energi terbarukan lainnya. Berdasarkan paparannya, beban fiskal panas bumi mencapai sekitar 40%, hidro sekitar 25%, sementara PLTS dan PLTB berada di kisaran 15%.

“Fiskal di panas bumi itu bebannya hampir 40%. Di hidro hampir 25%, PLTS dan PLTB sampai 15%,” kata Yudistian dalam media gathering Kementerian Keuangan di Bogor, sebagaimana diberitakan Sabtu (3/10/2026).

Menurut Yudistian, tingginya beban fiskal berasal dari berbagai komponen, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak air permukaan, serta berbagai pungutan lainnya. Komponen-komponen tersebut turut memengaruhi keekonomian proyek pembangkit energi terbarukan.

Oleh karena itu, pemerintah kini melihat peluang untuk mengurangi beban fiskal dari sisi penyedia energi.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi penurunan harga listrik hijau, terutama bagi sektor industri.

“Apakah ini nanti bisa menjadi peluang untuk memberikan harga listrik untuk industri hijau lebih kompetitif? Ini yang sedang dibahas dan sedang kami lihat bersama-sama,” ujarnya.

Selain mengkaji pengurangan beban fiskal, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif untuk mendukung proyek energi terbarukan.

Beberapa di antaranya adalah pembebasan bea masuk untuk barang impor yang digunakan dalam proyek energi terbarukan serta restitusi PPN setelah proyek memasuki tahap operasi komersial.

Pemerintah juga membuka opsi investment incentive dan viability gap funding (VGF) untuk membantu menutup kesenjangan keekonomian proyek.

Baca Juga: Inflasi 3,28%, Wamenkeu Pede Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Kemenkeu Evaluasi Beban Subsidi APBN

Energi Hijau Jadi Mesin Pertumbuhan Industri

Yudistian menilai pengurangan beban fiskal di sektor energi dapat menjadi bagian dari strategi untuk mendorong ekspansi industri, investasi, produksi, hingga ekspor.

Kebutuhan terhadap energi hijau diperkirakan semakin besar, terutama dari sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan membutuhkan pasokan listrik bersih, seperti manufaktur, smelter, industri baterai, hingga data center.

Menurutnya, kewajiban untuk memenuhi standar lingkungan tidak semestinya hanya dipandang sebagai beban. Jika dikelola dengan tepat, kebutuhan tersebut justru dapat menjadi peluang ekonomi baru.

“Harusnya kita melihat hari ini kewajiban lingkungan itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk mengkonversi menjadi mesin pertumbuhan,” kata Yudistian.