Kemenkum Kalbar perkuat kapasitas paralegal akses keadilan masyarakat - ANTARA News Kalimantan Barat

Pontianak (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat memperkuat kapasitas calon paralegal sebagai garda terdepan perluasan akses keadilan melalui Pelatihan Paralegal Pengelola Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berbasis layanan terpadu.

"Pelatihan yang diselenggarakan Posbakum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalbar ini diikuti calon paralegal dan pengelola Posbakum dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat," kata Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Kalbar Tri Novianti Wulandari di Pontianak, Senin.

Dalam pelatihan tersebut, dirinya menyampaikan materi pengantar hukum dan demokrasi yang mencakup dasar-dasar hukum, hak dan kewajiban masyarakat, serta peran strategis paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh akses keadilan.

Tri Novianti menjelaskan hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional, namun penerapannya tetap harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia.

Ia juga mendorong paralegal memberikan informasi serta pendampingan awal kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum sebelum mengarahkan mereka kepada lembaga yang berwenang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora mengatakan pelatihan tersebut merupakan investasi penting untuk memperluas jangkauan akses keadilan hingga ke tingkat komunitas.

"Paralegal adalah garis terdepan akses keadilan masyarakat. Mereka hadir di tengah komunitas, memahami persoalan hukum yang dihadapi warga, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum yang kadang terasa jauh dan rumit," katanya.

Menurut Jonny, Kanwil Kementerian Hukum Kalbar berkomitmen mendukung penguatan kapasitas paralegal di seluruh daerah karena masyarakat yang memahami hak-haknya akan lebih mampu memperoleh perlindungan hukum.

Ia menambahkan keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dalam pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem bantuan hukum berbasis komunitas, sejalan dengan pengembangan program Posbakum desa di Kalbar.

Pelatihan akan dilanjutkan dengan materi lanjutan yang diharapkan semakin meningkatkan kemampuan peserta dalam memberikan informasi hukum, pendampingan awal, serta membantu masyarakat mengakses layanan bantuan hukum secara efektif di wilayah masing-masing.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.