Kemensos integrasikan data lansia untuk Internasional MIPAA 2026

...Kualitas respons nasional Indonesia sangat ditentukan oleh ketepatan data

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial mengintegrasikan data dan menghimpun masukan lintas kementerian, lembaga dan organisasi nonpemerintah terkait kelompok lanjut usia.

Saat ini, Kementerian Sosial menjadi koordinator nasional pengisian Survei Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) tahun 2026. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Dit Rehsos LU) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bertindak sebagai unit pelaksana teknis penghimpun data.

"Pada peninjauan kelima (5th review) MIPAA tahun ini, Indonesia diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan, termasuk capaian, tantangan, kesenjangan (gaps), serta prioritas yang perlu diperkuat," kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo dalam kata pengantar (opening remarks) yang dibacakan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Rehsos LU), Suratna di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Konsolidasi Publik Survei Nasional Implementasi Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) tahun 2026 digelar di Harris Vertu Harmoni, Jakarta Pusat selama dua hari, 23–24 September 2026.

Langkah konsolidasi ini untuk mengonfirmasi dan memvalidasi data nasional terkait kebijakan, program, serta capaian pembangunan kelanjutusiaan sebelum disampaikan ke forum internasional.

Baca juga: Legislator dorong pembangunan sistem perlindungan lansia yang utuh

MIPAA menjadi instrumen evaluasi penting untuk mengukur sejauh mana arah kebijakan pembangunan kelanjutusiaan di Indonesia telah diterjemahkan ke dalam program yang nyata dan terukur.

Survei MIPAA terdiri atas 49 indikator pertanyaan yang membahas kebijakan nasional, peran lansia dalam pembangunan, kesejahteraan dan kesehatan, lingkungan pendukung, serta isu lintas generasi.

"Pembangunan kelanjutan ditempatkan sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang diperkuat melalui Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan diintegrasikan dalam RPJMN 2025–2029," ujarnya.

Mekanisme pertemuan ini mencakup penilaian berbagai ruang lingkup program kelanjutusiaan, antara lain perlindungan sosial dan pensiun, pelayanan kesehatan, perawatan jangka panjang (long-term care), kesehatan mental dan demensia, dukungan bagi perawat lanjut usia(care giver), ketenagakerjaan, aksesibilitas, transportasi, literasi digital, hingga perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.

Kemensos menekankan pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, disabilitas, hingga wilayah geografis agar respons nasional Indonesia akurat dan berbasis bukti.

"Kualitas respons nasional Indonesia sangat ditentukan oleh ketepatan data, bukti pelaksanaan, dan kejelasan kesenjangan yang berhasil kita identifikasi," katanya.

Hasil konsolidasi ini tidak hanya menjadi bahan laporan di tingkat Asia-Pasifik dan internasional, tetapi juga menjadi bahan evaluasi internal untuk memperkuat kebijakan pembangunan kelanjutusiaan di dalam negeri, katanya.

Baca juga: Kemenkes: 2,4 juta lansia kena ISPA, vaksinasi influenza perlu gencar

Baca juga: Anggota DPR ajak pemerintah pusat-daerah beri perhatian pada lansia

Baca juga: Populasi lansia Jepang tembus rekor 29,6 persen, tertinggi di dunia

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.