Komunikasi Pemerintah Tak Cukup Sekadar Bicara, Bakom Diminta Lebih Peka pada Suara Warga
Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:00 WIB
Jakarta, VIVA – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi pemerintah kepada masyarakat. Lembaga tersebut dinilai perlu bertransformasi menjadi citizen-centric hub yang profesional dan adaptif terhadap perubahan komunikasi publik.
Baca Juga
Konsultan Komunikasi Senior dari REQComm Strategic Consultant Retno Kusumastuti mengatakan transformasi tersebut perlu didukung sistem komunikasi yang mampu merespons situasi secara cepat, terutama ketika terjadi krisis.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Salah satunya melalui prosedur operasional standar (SOP) diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan pemerintah daerah. Dengan sistem tersebut, penyampaian informasi tidak harus menunggu instruksi melalui rantai birokrasi yang panjang.
Baca Juga
"Didukung oleh SOP diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan daerah tanpa menunggu instruksi berlapis," kata Retno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 4 Oktober 2026.
Menurut Retno, tantangan komunikasi pemerintah saat ini bukan sekadar memastikan sebuah informasi sampai kepada masyarakat. Hal yang lebih penting adalah memastikan kebijakan dapat dipahami, dipercaya, dan diterima masyarakat tanpa menimbulkan gesekan di tingkat akar rumput.
Baca Juga
Bukan Sekadar Menyebarkan Informasi
Retno menilai penguatan peran praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional dapat menjadi fondasi dalam membangun pola komunikasi pemerintah yang lebih efektif.
PR, menurut dia, memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Tugasnya bukan hanya menyampaikan informasi mentah, tetapi juga menerjemahkan berbagai materi yang kompleks menjadi pesan yang lebih mudah dipahami.
Hal itu mencakup regulasi teknis, kebijakan ekonomi maupun data yang rumit. Informasi tersebut perlu diolah menjadi narasi yang relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa menghilangkan substansi hukumnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Praktisi PR adalah bridge builder atau pembangun jembatan. Tugas utama mereka bukan sekadar membagikan informasi mentah, melainkan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi atau data yang rumit menjadi narasi yang relate, membumi, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam tanpa kehilangan substansi hukumnya," ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyampaian informasi satu arah. Pesan yang disampaikan diharapkan dapat menjangkau masyarakat dengan bahasa yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka.
Halaman Selanjutnya
Bahasa Komunikasi Pemerintah Dinilai Perlu Lebih Nyaman