Kontribusi Dividen BUMN 2026 Diprediksi Sentuh Rp 200 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprediksi naik hingga Rp 200 triliun pada 2026. Dividen itu tanpa ada penanaman modal negara (PMN).

Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahun Tahunan MPR, Jumat, (14/8/2026).

“Dividen BUMN 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan Rp 200 triliun, tanpa ada PMN. Artinya, dari 2024 ke 2026, naik dari Rp 53 triliun ke Rp 200 triliun, atau bisa dikatakan empat kali lebih besar,” ujar Prabowo.

Adapun dividen BUMN yang disetorkan 2025 mencapai Rp 142,3 triliun, naik 67% dari 2024. “Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama,” tutur dia.

Adapun pada 2024, dividen BUMN dikurangi PMN sebesar Rp 53 triliun. Pada 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah Rp 138 triliun atau naik 160%.

Prabowo juga mengatakan, keuntungan BUMN sekarang dipakai untuk mempercepat upaya hilirisasi. “Dengan Danantara, kita sudah ground breaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026, dan 13 lagi proyek hilirisasi pada 29 April 2026,” ujar dia.

Prabowo menambahkan, proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi Dimethy Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, dan smelter alumina menjadi aluminium  ini menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Prabowo Bentuk Lembaga Belanja Negara, Seluruh Anggaran Wajib Satu Pintu

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan lembaga baru yang bertugas mengawal seluruh belanja negara secara satu pintu. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya tegas pemerintah dalam menekan praktik penggelembungan anggaran (mark-up) dan kebocoran uang negara.

Prabowo menyoroti pentingnya pembenahan mendasar pada sistem belanja pemerintah. Ia menegaskan, segala bentuk praktik penyimpangan maupun manipulasi anggaran harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

"Sudah saya sampaikan, kita akan membentuk satu lembaga yang mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah dalam satu pintu," ujar Prabowo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo Soal Bursa Komoditas RI: Kalau Tak Mau Harga yang Kita Pasang, Tidak Usah Beli

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas terkait rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.

Dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menilai Indonesia selama ini terlalu sering berada pada posisi lemah meskipun menjadi produsen utama berbagai komoditas strategis dunia.

Ia menyebut komoditas seperti nikel, timah, emas, batu bara, minyak, dan gas seharusnya memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia, termasuk dalam penentuan harga.

“Kalau mereka tidak mau harga yang kita pasang, tidak usah beli!” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR dan MPR RI.

Prabowo bahkan mengatakan lebih baik sebagian sumber daya alam tersebut tetap berada di dalam negeri daripada dijual dengan harga yang tidak menguntungkan Indonesia.

“Lebih baik komoditas itu—nikel itu, timah itu, emas itu—diam di tanah untuk anak cucu kita,” tegasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6