KPPPA: Evaluasi KLA penting guna ukur kemampuan pemda penuhi hak anak

KLA ini adalah cara untuk bapak, ibu, nanti menilai diri sendiri, saya sudah sejauh mana memenuhi hak anak, melindungi anak-anak

Sorong (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menilai evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi hak anak di Papua Barat Daya (PBD).

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian PPPA Endah Sri Rejeki di Sorong, Kamis, mengatakan evaluasi KLA bukan hanya untuk mengejar predikat dari pemerintah pusat, tetapi menjadi sarana bagi pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"KLA ini adalah cara untuk bapak, ibu, nanti menilai diri sendiri, saya sudah sejauh mana memenuhi hak anak, melindungi anak-anak," kata Endah dalam kegiatan pendampingan evaluasi KLA Tahun 2026 di Sorong.

Menurutnya, evaluasi tersebut dapat membantu pemda mengetahui kondisi pemenuhan hak anak, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan.

Baca juga: Wujudkan RI layak anak, Kementerian PPPA verifikasi KLA kabupaten/kota

Endah mengatakan salah satu persoalan yang masih banyak ditemukan yakni berbagai program dan kegiatan pemda yang telah dilaksanakan belum didokumentasikan serta disimpan dalam bentuk data secara baik.

Padahal, kata dia, ketersediaan data anak sangat penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga perencanaan dan kebijakan pemda dapat disusun secara tepat. "Kalau data kosong, permasalahannya tidak terlihat, nanti perencanaannya juga jadi tidak tepat," ujarnya.

Ia mencontohkan persoalan anak yang perlu menjadi perhatian pemda tidak hanya berkaitan dengan stunting, tetapi juga pemenuhan hak dasar anak seperti kepemilikan akta kelahiran.

Endah juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat Daya untuk mulai mengikuti evaluasi KLA. "Hingga saat ini, belum ada kabupaten/kota di provinsi tersebut yang mengikuti evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak," ujarnya.

Baca juga: Kementerian PPPA dan Kemendagri verifikasi KLA di Surabaya

Sementara itu Kepala BPBD Papua Barat Daya George Yarangga mewakili Gubernur Elisa Kambu mengatakan pemerintah provinsi akan mendorong enam kabupaten/kota memperkuat Pprogram KLA sebagai upaya memenuhi hak dan meningkatkan perlindungan anak.

"Jumlah anak di Papua Barat Daya mencapai 203.253 jiwa atau 31,3 persen dari total penduduk sebanyak 636.434 jiwa," jelasnya.

Besarnya jumlah anak tersebut, kata dia, menjadi perhatian penting pemda untuk memastikan pemenuhan hak, perlindungan, serta tumbuh kembang anak.

Pihaknya juga akan mendorong penguatan kolaborasi perangkat daerah, instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan Forum Anak Daerah, dalam mewujudkan KLA di enam kabupaten/kota PBD.

Baca juga: IYCTC: Revisi Perda KTR Semarang soal iklan rokok guna pertahankan KLA

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.