Krisis Air Bersih, Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

Bagikan:

LUMAJANG - Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan atau krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menyusul penetapan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan.

Status tanggap darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/282/KEP/427.12/2026 sebagai upaya mempercepat penanganan dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Bantuan diprioritaskan bagi desa-desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami memastikan setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti melalui asesmen agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran," kata Isnugroho dalam keteranganya, Selasa 14 Juli.

Distribusi perdana dilakukan pada Jumat (10/7/2026) di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso. BPBD mengerahkan tiga truk tangki untuk mendistribusikan air bersih ke 15 lokasi yang tersebar di Dusun Tanah Gatal, Gemuling, Lumpang, Krajan, dan Baka Utara.

BACA JUGA:

Pada tahap awal, bantuan air bersih telah menjangkau 124 kepala keluarga (KK) atau sekitar 425 jiwa yang mulai terdampak berkurangnya pasokan air selama musim kemarau. Isnugroho menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan BPBD, potensi kekeringan pada 2026 diperkirakan terjadi di enam kecamatan yang mencakup 19 desa.

"Berdasarkan hasil pemetaan BPBD, potensi kekeringan pada tahun 2026 diperkirakan terjadi di enam kecamatan yang meliputi 19 Desa. Karena itu, distribusi air bersih akan terus dilakukan secara bertahap dan bergilir sesuai perkembangan kondisi di lapangan," ucapnya.

BPBD Kabupaten Lumajang juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau kondisi sumber air di wilayah terdampak. Selain hasil pemantauan petugas, laporan dari masyarakat menjadi salah satu dasar dalam menentukan lokasi prioritas penyaluran bantuan air bersih.