Legislator Usul Sekolah Rakyat SD tak Seluruhnya Berkonsep Asrama |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi rendahnya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat (SR) jenjang Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan sistem berasrama. Menurut DPR, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sosialisasi, tetapi juga menyangkut aspek psikologis anak dan kesiapan keluarga.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Derta Rohidin mengatakan, rendahnya jumlah pendaftar pada jenjang SD perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Sepinya peminat Sekolah Rakyat tingkat SD tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan sosialisasi yang belum maksimal. Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih mendalam. Ada aspek psikologis, sosial, dan budaya yang sangat memengaruhi keputusan orang tua,” kata Derta dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Derta menilai, anak usia SD masih berada pada fase perkembangan yang membutuhkan kedekatan emosional dengan orang tua. Menurut dia, keluarga masih menjadi lingkungan utama dalam membentuk karakter, rasa aman, kepercayaan diri, serta perkembangan moral dan spiritual anak.

“Kasih sayang orang tua tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem pengasuhan di asrama, sebaik apa pun fasilitas yang disediakan. Banyak orang tua yang merasa belum siap berpisah dengan anaknya pada usia yang masih sangat dini. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati,” ujarnya.

Ia mengatakan, konsep sekolah berasrama memang memiliki manfaat dalam kondisi tertentu. Namun, penerapannya tidak dapat disamaratakan untuk seluruh peserta didik tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan anak.

Karena itu, Derta meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama pada jenjang SD. Evaluasi tersebut, menurut dia, perlu mencakup aspek psikologis anak, kesiapan keluarga, efektivitas pola pengasuhan, serta tingkat penerimaan masyarakat.

Selain itu, Derta mengusulkan agar pemerintah memberikan fleksibilitas dalam model penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurut dia, tidak seluruh sekolah harus menerapkan sistem berasrama.

Di daerah yang memungkinkan, konsep sekolah reguler atau semi-boarding dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara sistem asrama sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak dengan kondisi khusus, seperti yatim piatu, terlantar, berasal dari keluarga miskin ekstrem, korban bencana, atau tinggal di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.

“Program Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar yang baik untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, niat baik harus diwujudkan melalui desain kebijakan yang tepat. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang ruang kelas dan fasilitas, tetapi juga tentang cinta, perhatian, dan kehadiran keluarga dalam kehidupan anak,” kata Derta.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui jumlah pendaftar Sekolah Rakyat jenjang SD masih di bawah target. Dari kuota sekitar 9.000 siswa, hingga kini baru sekitar 5.000 kursi yang terisi. Sementara itu, kuota Sekolah Rakyat untuk jenjang SMP dan SMA relatif telah terpenuhi.