Lodewijk soroti politik transaksional hingga oligarki

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menilai praktik politik transaksional, menguatnya oligarki, dan rendahnya moral politik masih menjadi tantangan dalam kehidupan politik nasional.

Lodewijk menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Menurut dia, tantangan tersebut perlu dihadapi dengan membangun sistem politik yang bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia mengatakan perkembangan geopolitik internasional juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks sehingga Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan.

"Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan," katanya.

Lodewijk mengatakan politik harus menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

Ia juga mengajak umat Islam mengaktualisasikan semangat profetik dalam kehidupan politik sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang substantif dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, serta rendahnya literasi dan moral politik masih menjadi pekerjaan rumah dalam penguatan demokrasi di Indonesia.

"Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Ia berharap ulama dan organisasi kemasyarakatan terus berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mengingatkan apabila terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kongres tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren.

Turut mendampingi Lodewijk, yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto.

Baca juga: Pengamat: Ambang batas parlemen 7 persen cegah politik transaksional

Baca juga: Pengamat: Ambang batas dihapus minimalkan politik transaksional

Baca juga: Peneliti BRIN: Perlu kepemimpinan berkomitmen kuat melawan oligarki

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.