Luas Lahan Terbakar di Kalbar Tembus 48.536 Ha, Masih Ada 19 Hotspot

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian pemerintah di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu titik terparah berada di Kalimantan Barat (Kalbar), dengan total lahan terbakar mencapai 48.536 hektare hingga 14 September 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan angka tersebut merupakan gabungan data SiPongi hingga 31 Juli 2026 sebesar 38.310 hektare dan hasil pengukuran BNPB di lapangan sepanjang 1 Agustus-14 September 2026 sebesar 10.224 hektare.

"Jumlah dari SiPongi dan data yang berasal dari pengukuran kami, kami gabungkan menjadi total terbakar saat ini. Kami sampaikan bahwa di Kalimantan Barat lahan terbakar sebesar 38.310 hektar lebih, sedangkan yang kami ukur berdasarkan realita di lapangan 10.224 hektar lebih. Sehingga total terbakar sebesar 48.536 hektar," kata Berton dalam konferensi pers BNPB, Selasa (15/9/2026).

Berdasarkan data BNPB per 14 September 2026, masih ditemukan 19 fire spot (FS) dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai 261,5 hektare.

Dari luasan tersebut, 180,8 hektare telah berhasil dipadamkan. Rinciannya, Satgas Darat memadamkan 175,8 hektare, sementara Satgas Udara melalui water bombing memadamkan 5 hektare. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 80,7 hektare yang akan ditangani pada hari ini, Selasa (15/9/2026).

Adapun penanganan karhutla di Kalbar, katanya, melibatkan kekuatan besar. BNPB mengerahkan 14.759 personel Satgas Darat, serta lima unit untuk patroli/operasi modifikasi cuaca (OMC) dan sembilan unit helikopter untuk water bombing. Namun, upaya pemadaman dari udara menghadapi kendala jarak pandang.

Berton mengatakan, bantuan helikopter CH-47 Chinook dari Jepang sudah tiba di Kalimantan Barat. Namun, armada tersebut belum dapat digunakan untuk operasi pemadaman, karena visibility masih terlalu rendah.

"Kami bisa sampaikan bahwa bantuan helikopter Jepang saat ini sudah tiba di Kalimantan Barat, namun belum dapat dioperasikan karena memang visibility sangat rendah, dan pihak Jepang mau melakukan operasi ketika visibility sebesar 3.500-5.000 meter jarak pandang," ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan saat konferensi pers, Selasa (15/9/2026). (Tangkapan Layar Youtube/BNPB) Foto: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan saat konferensi pers, Selasa (15/9/2026). (Tangkapan Layar Youtube/BNPB)

Kondisi tersebut terjadi ketika sejumlah wilayah Kalbar justru mengalami jarak pandang sangat rendah. Berdasarkan data BNPB, visibility di bawah 1 kilometer (km), terjadi di Mempawah, Pontianak, Melawi, Sambas, Ketapang, Kubu Raya, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kota Singkawang.

Di sisi lain, cuaca di beberapa wilayah Kalbar mulai menunjukkan adanya hujan ringan hingga lebat, antara lain di Sambas, Sintang, Bengkayang, Kota Singkawang dan Sekadau.

Meski demikian, kualitas udara masih menjadi perhatian. BNPB mencatat sejumlah wilayah terdampak berada dalam kondisi kualitas udara yang buruk akibat polutan karhutla.

Berdasarkan prediksi sebaran polutan BMKG untuk 15-16 September 2026, konsentrasi polutan paling pekat masih berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sebaran polutan juga terpantau di sejumlah wilayah Sumatra Selatan, Sumatra bagian utara, Papua bagian kepala burung dan Merauke.

BNPB mengingatkan masyarakat di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan.

Selain Kalbar, karhutla juga masih terjadi di sejumlah provinsi prioritas lainnya. Hingga 14 September 2026, total lahan terbakar tercatat sekitar 19.303,99 hektare di Kalimantan Selatan, 19.851,65 hektare di Riau, 15.976,1 hektare di Kalimantan Tengah, 6.552,31 hektare di Sumatra Selatan, 5.761,57 hektare di Kalimantan Timur, serta 2.998,02 hektare di Jambi.

Berton menyebut penanganan dilakukan secara massal dan terukur dengan mengutamakan kekuatan Satgas Darat yang diperkuat Satgas Udara.

"Pemadaman dilakukan secara massal dan terukur di lapangan. Tentu kami juga mengutamakan Satgas Darat yang didukung secara efektif oleh Satgas Udara untuk hasil yang maksimum," kata Berton.

Untuk Kalimantan Timur, BNPB mencatat masih ada 319,95 hektare yang perlu ditangani, terutama di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara di Kalimantan Tengah masih terdapat sekitar 113,7 hektare, Kalimantan Selatan 73,98 hektare, Sumatra Selatan 84,25 hektare, Jambi 10 hektare, dan Riau 21,8 hektare dari kebakaran terbaru yang perlu ditangani.

Pemerintah juga memperkuat personil dan sarana penanganan di lapangan, termasuk mempercepat mobilisasi peralatan pemadam serta memperkuat integrasi data karhutla.

"Adapun fokus kolaborasi, keberhasilan operasi ini didukung oleh peningkatan sinergitas dan kerja sama nyata dari seluruh unsur, meliputi pemerintah pusat dan daerah, seperti BNPB, BPBD, ada Damkar, Satpol PP, organisasi perangkat daerah yang lain, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api atau relawan, sektor swasta maupun perusahaan, atau elemen lain yang ada di masyarakat," tutur dia.

Pemerintah juga meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok sebelum memastikan api benar-benar padam. Masyarakat dapat melaporkan titik api melalui call center BNPB 117, BPBD, atau instansi terkait.

(wur) [Gambas:Video CNBC]