Mendagri Pastikan Bantuan Apresiasi Pemda Tetap Ada pada 2027

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memastikan bantuan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah daerah (pemda) pada Tahun Anggaran (TA) 2027 tetap ada. Kepastian itu muncul setelah ia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai bantuan yang diberikan kepada daerah melalui mekanisme kompetisi.

Tito menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026. Acara itu digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).

"Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar, 'Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada'," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk TA 2027.

Anggaran itu direncanakan terbagi dua, yakni Rp1 triliun untuk bantuan pemerintah kepada pemda dan Rp1 triliun untuk insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meski begitu, ia menjelaskan bahwa teknis pelaksanaannya masih terus dimatangkan.

Sepanjang 2026, Kemendagri telah menggelar ajang Apresiasi Pemda Berprestasi. Ajang ini mempertandingkan daerah dalam tiga gelombang dan enam regional, dengan kategori penilaian yang berbeda di setiap gelombang.

"Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting," tutur Tito.

Pada gelombang pertama 2026, penilaian mencakup empat kategori. Keempatnya adalah Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.

Setiap kategori terdiri atas peringkat I, II, dan III untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan bantuan pemerintah kepada para pemenang. Peringkat I memperoleh bantuan Rp3 miliar, peringkat II Rp2 miliar, dan peringkat III Rp1 miliar.

"Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi," imbuh Tito.

Sebagai Informasi, Rakornas TPAKD dibuka langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Pembentukan DNKK menandai perluasan orientasi dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.

Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Prabowo. Ia didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Tito, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Turut mendampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

(rir)