Menkes: Tidak ada kenaikan tarif BPJS tahun 2026

Jumat, 14 Agustus 2026 23:49 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Rapat tersebut membahas fungsi anggaran dengan agenda pembahasan laporan keuangan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/nz (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut belum ada rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan pada tahun 2026.

"Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS, dan teman-teman enggak usah khawatir kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support (dukung)," katanya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat.

Menkes mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan kementerian terkait untuk memastikan anggaran pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah tidak membebani arus kas pemerintah atau defisit APBN.

"Nah, ini yang akan kita replikasi ke 400 apa, ke 441 sisanya tadi, ya, dan sekarang kita sudah bicara dengan Bappenas, kita bicara juga dengan Kementerian Keuangan agar penganggarannya tidak memberatkan arus kas dari pemerintah dan tidak memberatkan defisit APBN kita," paparnya.

Dia menyebutkan revitalisasi 441 RSUD untuk melengkapi pembangunan 66 RSUD yang ditargetkan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

"Ini akan kita bangun rumah sakit-rumah sakit tersebut, sehingga seluruh kabupaten/kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama," ucap Budi.

Selain itu, Kemenkes juga berhasil melakukan penghematan Rp10,25 triliun atau 52 persen dari harga alat kesehatan pada 2026 sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan di tengah efisiensi anggaran.

"Ada penghematan Rp10,25 triliun atau 52 persen dari harga alat kesehatan dari pembelian yang sebelumnya," ucap Menkes.

Pihaknya telah melakukan sentralisasi pembelian alat-alat kesehatan yang berasal dari pinjaman Bank Dunia yang cukup besar, seperti cath lab (laboratorium kateterisasi) yang sebelumnya seharga Rp14-Rp15 miliar menjadi Rp8 miliar.

"Jadi, untuk pengadaan 2026, ini contohnya tadi Bapak Presiden sampaikan penghematan. Kontrak ini sudah dilakukan. Jadi, dari harga estimasi (cath lab) yang Rp19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp9 triliun," tuturnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.