Menkop ajak pelaku UMKM bergabung ke koperasi - ANTARA News Jawa Timur

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bergabung dalam bentuk koperasi sehingga dapat memperoleh pendampingan dan bantuan dari Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

"Dengan wadah koperasi, kegiatan usaha bisa lebih produktif dan menjadi alternatif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di Pamekasan, bahkan di seluruh daerah di Indonesia," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

Ferry mengatakan Kementerian Koperasi melalui LPDB Koperasi siap memberikan pendampingan dan skema pembiayaan bagi koperasi.

Bahkan, lanjut dia, terbuka ruang kemitraan dengan pihak ketiga sehingga unit bisnis berbasis pesantren dapat terus berkembang secara profesional.

Oleh sebab itu, ia mengatakan fasilitas itu dapat turut dirasakan oleh pelaku UMKM apabila mereka bergabung dengan koperasi.

Terlebih, kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada penguatan koperasi melalui langkah transformasi guna mengembalikan peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional yang sejajar dengan BUMN dan swasta.

Ia menyebutkan transformasi tersebut mencakup rebranding koperasi, tata kelola koperasi, dan digitalisasi.

Selain itu, Ferry menuturkan Kementerian Koperasi terus mendorong pengembangan koperasi di sektor produksi, sektor distribusi, hingga sektor industri.

Ia menjelaskan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan baru yang memberikan ruang gerak jauh lebih luas bagi koperasi.

Ruang gerak tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), sumur minyak rakyat (idle well), pengumpulan minyak jelantah dan biomassa untuk energi, pendirian pabrik CPO beserta produk turunannya (minyak goreng), pendirian SPBU solar untuk nelayan, cold storage, hingga pabrik es batu.

Di bidang lingkungan, koperasi juga didorong terlibat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan hingga ekonomi kreatif, seperti pembuatan konten kreatif dan animasi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sementara sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis desa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Tak hanya mendirikan koperasi, Presiden juga memerintahkan agar seluruh barang subsidi disalurkan langsung melalui KDKMP termasuk program BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, dan pembiayaan KUR dengan skema channeling.

"Koperasi ini dirancang bukan sebagai lembaga sosial semata, melainkan sebagai badan usaha profit yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.