Menlu RI Desak PBB Berubah: Harus Lebih Representatif & Ada Tindakan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertransformasi agar lebih representatif, lincah, dan mampu bertindak menghadapi berbagai tantangan global.

Sugiono mengatakan perubahan tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem multilateral di tengah berbagai krisis yang dihadapi dunia. Menurutnya, jawaban atas kelemahan sistem multilateral bukan dengan mengurangi peran multilateralisme, melainkan membangun sistem yang lebih kuat dan mampu bekerja lebih efektif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik," kata Sugiono dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ke-81, New York, AS, Sabtu (26/9) waktu setempat.

Ia mengatakan sistem multilateral yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 harus lebih representatif, lebih lincah, dan lebih mampu menghasilkan tindakan. Meski perubahan kelembagaan tak dapat dilakukan dalam waktu singkat, Sugiono menilai tantangan yang dihadapi saat ini membutuhkan langkah segera.

"Transformasi kelembagaan tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, urgensi tantangan saat ini mengharuskan kita untuk bertindak sekarang," ujarnya.

Sugiono tetap menyebut PBB sebagai institusi yang penting karena menyediakan ruang bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan tanpa konflik, menetapkan aturan bersama ketika kepentingan negara bertabrakan, serta menggabungkan kemampuan ketika suatu negara tidak dapat bertindak sendiri.

Karena itu, menurut Sugiono, kepercayaan terhadap PBB juga harus diikuti dengan perubahan agar lembaga tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia.

[Gambas:Video CNN]

Penguatan sistem multilateral, lanjutnya, perlu dimulai dengan meningkatkan kemampuan bersama untuk menghadapi krisis, merespons krisis global dan situasi kemanusiaan, serta menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama.

Ia juga menyoroti arsitektur keuangan internasional yang dinilai perlu berkembang agar lebih mampu menjawab kebutuhan negara-negara berkembang. Perubahan tersebut, kata Sugiono, diperlukan agar negara berkembang memiliki ruang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan dan memperkuat ketahanan masing-masing.

Namun, Sugiono mengingatkan penguatan institusi saja tidak cukup. Ia mengatakan hukum internasional harus diterapkan secara konsisten, kedaulatan dihormati, dan kolonialisme diakhiri.

"Institusi hanya sekuat prinsip-prinsip yang bersedia kita tegakkan. Hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten. Kedaulatan harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri," kata Sugiono.

Dalam pidatonya, Sugiono kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Palestina. Ia menyebut Palestina sebagai salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip-prinsip yang menjadi dasar sistem multilateral sekaligus ujian terhadap nurani dunia.

Menurut Sugiono, pelanggaran hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat mengingatkan pada kondisi dunia sebelum 1945, sebelum lahirnya Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan empat Konvensi Jenewa 1949.

Sugiono mengatakan pengalaman Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme turut membentuk dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina dan hak mereka untuk menentukan masa depan sendiri.

Indonesia, kata dia, akan terus mendukung rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi dan negara Palestina yang merdeka serta berdaulat terwujud berdasarkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional.

"Palestina bukan hanya persoalan bagi satu kawasan. Palestina adalah ujian apakah sistem multilateral dapat menegakkan prinsip-prinsip yang sejak awal ingin dibelanya, dan apakah sistem tersebut dapat memberikan hasil ketika hal itu paling dibutuhkan," ujar Sugiono.

(del/bac)