Menteri Wihaji dan ikhtiar membangun keluarga Indonesia

Jumat, 21 Agustus 2026 16:07 WIB

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji (kiri) saat berdiskusi dengan Ketua Adkasi Siswanto (HO-Pribadi)

Semarang (ANTARA) - Setiap 22 Agustus, publik mengenang hari lahir Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN. Momentum ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang refleksi atas upaya membangun keluarga Indonesia sebagai fondasi pembangunan manusia.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Wihaji menghadapi tantangan besar, mulai dari persoalan stunting hingga transformasi kelembagaan BKKBN menjadi kementerian. Dalam waktu kurang dari dua tahun, Kemendukbangga/BKKBN merumuskan lima program prioritas yang kemudian berkembang menjadi program permanen.

Dari Data ke Aksi Lapangan
Salah satu langkah penting adalah menjadikan data sebagai fondasi kebijakan. Melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25), pemerintah dapat mengidentifikasi keluarga berisiko stunting secara lebih spesifik, termasuk berdasarkan kondisi ekonomi.
Dari basis data tersebut lahir program *Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini melibatkan masyarakat untuk membantu keluarga berisiko stunting melalui edukasi, bantuan nutrisi, akses air bersih, jamban sehat, hingga rumah layak huni.
Pada 2025, Genting menjangkau sekitar 1,6 juta sasaran dengan melibatkan sekitar 304 ribu orang tua asuh.

Menjawab Persoalan Keluarga Masa Kini
Kebijakan Wihaji juga menyentuh persoalan keluarga kontemporer. Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak didorong untuk membantu perempuan pekerja agar tidak harus memilih antara karier dan pengasuhan anak. Program ini juga didorong masuk dalam kriteria penilaian PROPER sehingga perusahaan terdorong menyediakan fasilitas pengasuhan bagi pekerjanya.
Sementara itu, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai respons terhadap fenomena fatherless.

Program Sidaya bagi kelompok lanjut usia melengkapi pendekatan tersebut dengan layanan perawatan berbasis komunitas dan akses kesehatan agar lansia tetap produktif dan bermartabat.

Perspektif Pemerintah Daerah
Sebagai Ketua Umum ADKASI, saya melihat bahwa keberhasilan kebijakan pusat sangat ditentukan oleh implementasinya di kabupaten dan kota.
Kunjungan kerja Wihaji ke Kota Pontianak pada Maret 2026 menjadi salah satu contoh. Dalam konsolidasi Program Bangga Kencana bersama sekitar 350 Tim Pendamping Keluarga dan pemangku kepentingan daerah, ditekankan pentingnya penguatan pendamping keluarga sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan pembangunan keluarga tidak berhenti pada pemerintah pusat. Keberhasilannya merupakan hasil kerja Kemendukbangga/BKKBN, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan nyata.

Menuju Indonesia Emas 2045
Pada akhirnya, pembangunan keluarga merupakan bagian penting dari persiapan Indonesia menghadapi bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Kualitas sumber daya manusia membutuhkan keluarga yang kuat, anak yang tumbuh bebas dari stunting, perempuan yang memiliki ruang aktualisasi ekonomi, ayah yang hadir dalam pengasuhan, serta lansia yang tetap dihormati dan diberdayakan.
Momentum hari lahir Wihaji pada 22 Agustus menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi sekaligus menitipkan harapan agar agenda pembangunan keluarga terus diperkuat, terutama dalam memperkecil disparitas capaian antardaerah.
Sebagai mitra di daerah, ADKASI berkomitmen mendukung penguatan sinergi pusat dan daerah. Sebab, keluarga Indonesia yang kuat adalah fondasi paling nyata bagi masa depan bangsa.

*Ketua Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.