Mimpi membangun arsitektur ketahanan pangan di laut - ANTARA News Ambon, Maluku

Ternate (ANTARA) - Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia dengan produksi mencapai 15 juta ton per tahun. Namun, sebanyak 75.000–125.000 ton ikan membusuk sebelum sampai ke meja makan.

Kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp63–82 triliun. Protein yang seharusnya menjadi hak anak-anak Indonesia justru terbuang di pelabuhan.

Inilah paradoks ketahanan pangan nasional. Di laut, ikan melimpah. Di darat, protein hilang.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Didit Herdiawan Ashaf ke Hambalang pada Jumat, 9 Oktober 2026. Perintahnya tegas: 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) harus rampung dan beroperasi pada akhir tahun ini.

Program ini bukan sekadar membangun dermaga, melainkan juga menyediakan pabrik es, gudang pendingin, dan pasar ikan. Inilah garis depan Asta Cita Misi Kedua, yang mencakup swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Namun, membangun 100 kampung nelayan dalam hitungan bulan bukan perkara mudah. KKP melaporkan bahwa 65 KNMP tahap pertama baru menyelesaikan konstruksi pada akhir April 2026.

Dalam uji coba operasional, pengiriman hasil perikanan tercatat mencapai 273,6 ton senilai Rp11,10 miliar hingga 14 Agustus 2026. Capaian ini menunjukkan adanya aktivitas pemasaran, tetapi belum menggambarkan kinerja seluruh 100 kampung yang ditargetkan Presiden. Karena itu, diperlukan data per lokasi, kepastian kesiapan operasional, dan pengelolaan yang tidak sekadar seremonial.

Paradoks Produksi: Ikan Melimpah, Protein Hilang di Pelabuhan

Kehilangan pascapanen mencapai 20–35 persen, setara dengan 75.000–125.000 ton ikan yang membusuk setiap tahun. Nilai kerugiannya mencapai Rp63–82 triliun. Penyebabnya berlapis, mulai dari keterbatasan infrastruktur rantai dingin hingga pasokan listrik yang tidak andal. Dari 1.066 basis pengolahan ikan nasional, hanya sebagian kecil yang berfungsi optimal, dan hampir tidak ada yang memiliki laboratorium kontrol kualitas.

Di banyak wilayah pesisir, pasokan listrik tidak dapat diandalkan. Nelayan pun terpaksa menjual hasil tangkapan segera setelah mendarat. Akibatnya, harga jatuh dan kualitas ikan menurun.

Persoalan kelembagaan turut memperparah keadaan. Belum ada institusi yang secara khusus memiliki mandat menjaga stabilitas stok, harga, dan distribusi protein ikan secara nasional. BULOG telah menjalankan peran tersebut untuk beras. Stok beras di gudang BULOG bahkan menembus 4,2 juta ton, tertinggi sejak Indonesia merdeka. Lantas, di mana BULOG untuk ikan?

KNMP: Bukti Negara Harus Hadir

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantor pusat KKP, Jakarta, Selasa (21/7/2026), menyebut persoalan utama nelayan bukanlah rendahnya produktivitas, melainkan lemahnya posisi tawar akibat ketergantungan pada rantai tengkulak.

"Ikan yang melimpah di laut, begitu sampai di darat harus dijual kepada tengkulak dengan nilai tawar hanya Rp20 ribu, sementara harga yang seharusnya Rp100 ribu," ujarnya.

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hadir untuk memutus lingkaran tersebut. Setiap KNMP dilengkapi pabrik es, cold storage, dermaga, bengkel nelayan, koperasi, akses pembiayaan, dan jalur pemasaran.

Fasilitas ini bukan sekadar bangunan, melainkan simpul yang menghubungkan nelayan dengan pasar, menjaga kualitas ikan, dan meningkatkan nilai tawar.

Namun, fasilitas fisik saja tidak cukup. Pembangunan KNMP harus berangkat dari kebutuhan mendasar nelayan: kepastian pasar, harga, dan operasional.

Tanpa badan yang menampung hasil tangkapan, KNMP berisiko menjadi bangunan tanpa fungsi. Tanpa koperasi yang berjalan, fasilitasnya hanya akan menjadi monumen. Tanpa kepastian harga, nelayan tetap kehilangan kendali atas hasil kerjanya sendiri.

Peringatan serupa datang dari kalangan peneliti. Dalam webinar BRIN bersama KKP pada Kamis (30/7/2026), Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Andrian Ramadhan, menegaskan bahwa KNMP tidak boleh terpaku pada transformasi fisik semata.

Ada realitas sosial yang mengakar di wilayah pesisir, seperti hubungan nelayan dengan tengkulak, juragan, dan sistem ikatan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

"Nelayan yang sakit datang ke juragan. Nelayan yang butuh modal datang ke juragan. Nelayan yang musibah datang ke juragan," kata Andrian, menggambarkan jaring pengaman informal yang tidak bisa diputus hanya dengan membangun fasilitas modern.

Ia juga mengingatkan bahwa di sejumlah tempat, bangunan tempat pelelangan ikan terbengkalai karena nelayan lebih memilih mendaratkan hasil tangkapan di dermaga mandiri milik juragan.

Peringatan tersebut relevan dengan kondisi di Morotai. Di pulau ini, pembangunan KNMP belum sepenuhnya membebaskan nelayan dari persoalan lama.

Ironi Morotai: Harga Murah, Tuna Menghilang, BBM Mahal

Morotai memberikan pelajaran penting. Di tengah pembangunan KNMP, nelayan di pulau ini masih bergulat dengan tiga persoalan akut yang saling memperparah.

Pertama, harga ikan yang rendah. Nelayan di Bere-bere, Sangowo, dan Buho-buho mengeluhkan harga tuna yang jauh di bawah harga pasar. Tidak ada mekanisme lelang yang adil. Pembeli menentukan harga secara sepihak, sementara nelayan hanya bisa menerima.

Kedua, tuna yang semakin sulit ditemukan. Sejak September 2026, tuna sirip kuning jarang muncul di perairan Morotai Utara dan Morotai Jaya. Nelayan harus melaut hingga 20–30 mil dari pantai sehingga biaya dan risiko meningkat. Tangkapan pun beralih ke tongkol dan cakalang yang harganya lebih rendah. Pendapatan nelayan akhirnya merosot.

Ketiga, harga BBM yang mahal. Solar di tingkat pengecer dijual jauh di atas harga resmi, sementara SPBU Nelayan belum beroperasi optimal. Dalam sekali melaut, nelayan menghabiskan 40–60 liter solar. Ketika hasil tangkapan sedikit, biaya operasional yang tinggi membuat mereka berisiko merugi.

Ketiga persoalan tersebut membentuk lingkaran yang sulit diputus. Harga ikan rendah akibat pasar yang tidak adil. Berkurangnya tangkapan tuna dipengaruhi kondisi musim dan eksploitasi. Sementara itu, distribusi BBM yang tidak efisien meningkatkan biaya operasional. Nelayan yang seharusnya menjadi subjek pembangunan justru tersisih dari aktivitas ekonomi yang menopang kehidupannya.

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai, yang diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Perintis Daeo Majiko oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada akhir April 2025, seharusnya menjadi titik balik transformasi perikanan di pulau ini. Konsepnya mengintegrasikan seluruh rantai nilai, dari hulu hingga hilir. Lokasinya yang strategis di bibir Samudra Pasifik juga menjadikannya gerbang potensial menuju pasar premium internasional.

Namun, rantai nilai tuna masih terpusat pada segelintir perusahaan. Dermaga dan tempat pelelangan ikan (TPI) yang kompetitif belum terwujud. Tanpa dermaga yang memadai, ikan berisiko terlalu lama berada di atas kapal. Tanpa TPI, nelayan tidak memiliki tempat netral untuk bernegosiasi. Akibatnya, tengkulak tetap menguasai rantai nilai, standar kualitas ikan tidak terjaga, dan harga tidak transparan.

KNMP tanpa TPI dan dermaga yang berfungsi hanya akan menjadi bangunan kosong. Negara harus hadir untuk memastikan dermaga berfungsi, TPI berjalan, dan nelayan tidak lagi tersingkir dari laut yang menghidupi mereka.

Membangun Ketahanan Pangan di Laut

Pelajaran dari Morotai bukan sekadar persoalan lokal. Kondisi ini mencerminkan masalah nasional: pembangunan KNMP belum sepenuhnya ditopang arsitektur kelembagaan yang memadai. Negara perlu mengambil empat langkah konkret yang terukur dan berdampak langsung.

Pertama, membangun mekanisme pasar yang adil. Tempat pelelangan ikan harus berfungsi sebagai pasar yang sesungguhnya, bukan sekadar bangunan. Koperasi nelayan perlu diperkuat sebagai agregator yang memiliki daya tawar. Harga ikan tidak boleh terus ditentukan secara sepihak oleh tengkulak.

Kedua, menjamin pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. SPBU Nelayan yang dikelola koperasi harus beroperasi secara optimal. Harga solar di tingkat pengecer yang mencapai Rp15.000–Rp18.000 per liter menunjukkan persoalan serius dalam distribusi energi. Negara harus memastikan BBM bersubsidi dapat diakses nelayan dengan harga yang terjangkau.

Ketiga, memperkuat rantai dingin dengan energi terbarukan. Mesin pembuat es dan gudang pendingin bertenaga surya perlu dikembangkan sebagai bagian dari standar infrastruktur perikanan, bukan sekadar pengecualian. Ketersediaan es yang memadai akan membantu nelayan menjaga kualitas ikan, mengurangi tekanan untuk menjual murah, dan meningkatkan nilai tawar.

Keempat, membangun Badan Logistik untuk Kedaulatan Pangan di Laut. BULOG telah membuktikan perannya dalam menjaga stabilitas beras nasional. Sudah saatnya negara mempertimbangkan pembentukan institusi serupa untuk protein ikan. Badan ini dapat bertugas menjaga stabilitas stok, harga, dan distribusi ikan antarpulau. Perannya mencakup pembelian hasil tangkapan ketika harga jatuh, penjaminan pasokan saat musim paceklik, dan penyeimbangan pasar ketika terjadi monopsoni.

Keempat langkah tersebut bukan sekadar kebijakan sektoral. Semuanya merupakan bagian dari arsitektur ketahanan pangan di laut yang utuh. Asta Cita Misi Kedua menegaskan komitmen terhadap ekonomi biru, sementara Perpres Nomor 14 Tahun 2026 memberikan mandat terkait infrastruktur pascapanen. Keduanya bertemu pada satu titik penting: penguatan rantai dingin perikanan.

Presiden telah menetapkan target dan KKP telah bergerak. Namun, jika 100 KNMP hanya menjadi proyek fisik tanpa ditopang arsitektur kelembagaan dan energi bersih, kita hanya akan memindahkan persoalan dari laut ke darat.

Protein ikan adalah hak setiap warga negara. Negara harus hadir untuk memastikan ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia sampai ke meja makan dalam kondisi segar dan layak konsumsi. Kehadiran negara bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan juga menjamin keadilan bagi mereka yang paling berjasa mengarungi lautan.

Nelayan sejahtera. Pangan berdaulat. Indonesia maju.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Ketua Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia Morotai Tahun 2025. Penerima Mandaya Awards 2025 untuk kategori Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat. Nominator DPD RI Award 2026 bidang Ketahanan Pangan perwakilan Maluku Utara

Editor : Luqman Hakim

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.