Myanmar Rilis Foto Pertama Aung San Suu Kyi Sejak Kudeta 2021

Kim Aris, putra bungsu Suu Kyi yang tinggal di London, bersama para aktivis demokrasi Myanmar telah menggelar kampanye daring untuk menuntut bukti bahwa ibunya masih hidup dan dalam keadaan sehat.

Dalam pernyataan yang dikirimkan kepada Associated Press, Aris menyambut baik laporan mengenai kunjungan ICRC tersebut. Ia mengatakan kunjungan itu dapat menjadi perkembangan positif pertama mengenai keadaan ibunya dalam lebih dari lima tahun.

"Ini mungkin menjadi langkah pertama, tetapi tidak boleh menjadi langkah terakhir," kata Aris.

Ia berterima kasih kepada sejumlah pemerintah, komunitas internasional, dan para pendukung yang telah mendampingi keluarganya serta mendukung kampanyenya untuk memperoleh bukti mengenai keadaan sang ibu. Namun, ia menegaskan belum menerima konfirmasi independen mengenai kondisi Suu Kyi.

Aris berharap kunjungan tersebut dapat membuka jalan bagi komunikasi langsung antara Suu Kyi dan keluarganya, serta berujung pada pembebasan sang ibu bersama seluruh tahanan politik.

Suu Kyi ditahan pada 1 Februari 2021, ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahannya yang terpilih melalui pemilu. Sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat di depan umum.

Foto resmi terakhir Suu Kyi dirilis pada April, ketika ia dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah. Hukumannya juga dikurangi sebagai bagian dari amnesti bagi para tahanan dalam rangka hari raya umat Buddha.

Sejak merebut kekuasaan pada 2021, para pemimpin militer Myanmar menghadapi sanksi dan pengucilan luas dari dunia internasional. Mereka berusaha menunjukkan bahwa keadaan telah kembali normal dengan menggelar pemilu pada 2025 dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan.

Namun, para pengkritik menilai peralihan menuju pemerintahan yang secara formal dipilih melalui pemilu itu tidak banyak mengubah kuatnya cengkeraman militer terhadap kekuasaan. Pemerintahan tersebut sebagian besar diisi oleh mantan jenderal dan pejabat lama dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin militer.

Nay Phone Latt, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional dari kubu oposisi, mengatakan pertemuan ICRC dengan Suu Kyi tidak seharusnya dianggap sebagai langkah nyata untuk menangani persoalan hak asasi manusia maupun demokrasi.

"Sejak awal, seorang pemimpin negara ditangkap dan dipenjarakan secara sewenang-wenang dengan mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada. Karena itu, ia harus dibebaskan tanpa syarat," imbuhnya.