Nepal Desak Meta & TikTok Segera Hapus Konten AI-Hoaks Banjir Bandang
Jakarta, CNN Indonesia --
Nepal mendesak Meta dan TikTok untuk segera menghapus gambar-gambar mengerikan dan video yang dibuat kecerdasan buatan (AI), kode QR donasi palsu, hingga unggahan misinformasi yang banyak beredar di media sosial setelah banjir bandang melanda.
Pemerintah Nepal menggelar pertemuan dengan perwakilan TikTok dan Meta pada Jumat (28/8). Dalam pertemuan itu, pemerintah Nepal meminta agar kedua raksasa media sosial tersebut bertindak lebih cepat untuk menghapus konten-konten hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat, menghambat upaya bantuan, atau menambah duka bagi keluarga korban.
Bijay Kumar Roy, koordinator Satgas Pengaturan dan Pengelolaan Media Sosial sekaligus Direktur Otoritas Telekomunikasi Nepal (NTA) menyampaikan bahwa pemerintah meminta kedua perusahaan tersebut langsung menghapus tautan ke konten yang bermasalah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena penyedia layanan internet hanya bisa memblokir domain situs secara keseluruhan, koordinasi langsung dengan pengelola platform menjadi sangat krusial," kata Roy, melansir The Strait Times, Sabtu (29/8).
"Pemerintah telah mendesak TikTok dan Meta agar mengoptimalkan algoritma mereka secara proaktif sehingga konten yang menampilkan kekerasan maupun informasi yang menampilkan kekerasan maupun informasi palsu dapat terblokir secara otomatis saat diunggah," lanjut dia.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya konten yang menyesatkan di media sosial pascabanjir bandang melanda Nepal pada Rabu (26/8). Video-video lama kembali disebarkan seolah-olah kejadian baru, sementara gambar dan video hasil AI dibuat seoolah-olah rekaman asli di lokasi bencana.
Pihak berwenang juga menemukan peredaran kode QR palsu yang digunakan untuk menggalang donasi bagi korban banjir. Pemerintah khawatir penipuan semacam ini memanfaatkan kepedulian masyarakat sekaligus menyelewengkan dana yang seharusnya disalurkan untuk bantuan bencana.
Meta dan TikTok telah menunjuk perwakilan khusus di Nepal agar pemerintah dapat langsung melaporkan unggahan yang bermasalah. Kedua perusahaan tersebut telah berkoordinasi dengan pejabat setempat untuk menghapus konten-konten tersebut setelah menerima aduan.
Namun, penanganan masalah ini tidak selalu cepat. Roy menjelaskan bahwa saat ini platform media sosial masih membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk menindaklanjuti unggahan yang dilaporkan.
Keterlambatan ini menyebabkan informasi yang menyesatkan atau menimbulkan kecemasan terlanjur menyebar luas sebelum akhirnya dihapus.
Oleh karena itu, pemerintah meminta kedua perusahaan untuk mempercepat waktu respons secara signifikan serta langsung menyamarkan (blur) foto dan video yang menimbulkan rasa cemas atau trauma, terutama yang menampilkan korban maupun dampak setelah bencana.
Pemerintah juga telah membentuk tim lintas lembaga untuk memantau dan mengawasi konten berbahaya di internet selama masa krisis. Tim ini terdiri dari perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi (MoCIT), NTA, serta Kementerian Dalam Negeri.
NTA bertanggung jawab atas koordinasi teknis dengan platform media sosial, sedangkan Kepolisian Nepal bertugas mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga membuat atau menyebarkan konten berbahaya untuk diproses hukum jika diperlukan.
Dalam keterangan resminya, Kementerian Komunikasi mengimbau media nasional, media lokal, serta para pengguna media sosial untuk tidak membagikan foto yang menimbulkan kepanikan, laporan yang belum terverifikasi, maupun informasi rekayasa.
Kementerian menegaskan bahwa informasi yang beredar selama krisis memiliki dampak besar terhadap operasi penyelamatan, penyaluran bantuan, dan kondisi psikologis masyarakat.
"Kami mengimbau seluruh media nasional dan lokal serta pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan rumor yang belum terverifikasi, buatan rekayasa, atau hasil olahan AI yang dapat menimbulkan kepanikan," tulis pernyataan tersebut.
(dmi)
