NEXT Indonesia usulkan DSI fokus awasi data ekspor SDA - ANTARA News Kalimantan Selatan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center mengusulkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) difokuskan pada pengelolaan data dan pengawasan ekspor sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat tata kelola komoditas strategis nasional.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan usulan tersebut didasarkan pada kajian mengenai risiko operasional dan fiskal apabila badan usaha negara mengambil peran sebagai offtaker komersial.

“Peran offtaker menuntut likuiditas dan modal kerja masif yang berisiko membebani APBN, serta memusatkan risiko komersial seperti fluktuasi harga global, mutu, logistik, dan gagal bayar pada negara,” kata Christiantoko dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

NEXT Indonesia Center merekomendasikan DSI didesain sebagai pintu tunggal integrasi data dan pendukung pemantauan risiko, bukan sebagai pembeli tunggal atau perantara komersial yang bersifat monopoli.

Christiantoko menyebut TradeNet di Singapura dan Automated Commercial Environment (ACE) di Amerika Serikat (AS) sebagai model pusat integrasi data yang dapat menjadi pembanding dalam penguatan pengawasan.

“Sebaliknya, peran pusat integrasi data berbasis TradeNet Singapura atau Automated Commercial Environment (ACE) Amerika Serikat jauh lebih efektif memperkuat pengawasan tanpa mendistorsi pasar,” ujarnya.

Rekomendasi itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Model Perdagangan Ekspor Sumber Daya Alam: Peran Trading Company dalam Rantai Nilai Global dan Implikasinya bagi Indonesia” yang digelar NEXT Indonesia Center.

Diskusi tersebut melibatkan regulator dari Kementerian Perdagangan, anggota Komisi VI DPR RI, serta akademisi untuk membahas arah tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai reformasi tata kelola ekspor SDA tidak boleh berhenti pada persoalan administratif berupa pemindahan izin atau pintu ekspor ke institusi baru.

“Pengawasan harus mencakup integritas devisa hasil ekspor (DHE), penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pencegahan praktik misinvoicing, under-invoicing, transfer pricing, dan transaksi afiliasi,” ucap Labib.

Ia mengatakan pengawasan tersebut perlu berbasis data dan risiko yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari sektor perdagangan, kepabeanan, perpajakan, hingga perbankan.

Labib menegaskan ukuran keberhasilan DSI tidak cukup hanya diukur dari omzet atau laba korporasi semata.

“Kita tidak ingin sekadar memindahkan pintu ekspor ke satu institusi. Kita ingin memastikan setiap SDA yang keluar memberi nilai ekonomi optimal bagi negara tanpa mengorbankan daya saing dan kepastian hukum,” katanya.

Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Mohamad Dian Revindo juga menilai fungsi sebagai agregator data dan lembaga pengawas merupakan pilihan yang paling realistis bagi DSI dalam tiga tahun ke depan.

“Menurut saya yang paling tepat adalah agregator data dan lembaga pengawas, karena paling murah, dalam arti tidak memerlukan APBN karena APBN kita sedang tertekan,” ungkap Revindo.

Ia menyarankan fungsi tersebut dijalankan berdampingan dengan model pre-shipment inspection bersama BUMN surveyor.

Menurut Revindo, kombinasi tersebut dapat lebih efisien dan memiliki risiko fiskal lebih rendah dibandingkan membangun kapasitas DSI sebagai offtaker dari awal.

NEXT Indonesia Center mencatat berdasarkan data UN Comtrade, nilai ekspor produk minyak sawit HS 1511, batu bara HS 2701, dan lignit HS 2702 sepanjang 2025 mencapai 54,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp968,33 triliun, setara 19,39 persen dari total ekspor nasional.

Dalam periode 2021–2025, NEXT Indonesia Center mencatat Indonesia memiliki pangsa pasok dunia sebesar 53,96 persen untuk produk minyak sawit HS 1511, sebesar 28,63 persen untuk batu bara, serta 88,74 persen untuk lignit.

NEXT Indonesia Center merekomendasikan penguatan tata kelola ekspor SDA bertumpu pada integrasi data dan pemantauan risiko tanpa menambah beban birokrasi baru, sembari tetap menjaga iklim usaha dan kelancaran arus kas pelaku industri.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: NEXT Indonesia usulkan DSI fokus awasi dan kelola data ekspor SDA

Pewarta: Aria Ananda
Editor : Imam Hanafi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.