Pemkot Ambon percepat digitalisasi pelayanan publik dukung bansos tepat sasaran - ANTARA News Ambon, Maluku

Ambon (ANTARA) -

Pemerintah Kota Ambon, Maluku mempercepat digitalisasi pelayanan publik melalui pembaruan data administrasi kependudukan dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.

Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena di Ambon, Jumat, mengatakan validitas data kependudukan menjadi faktor penting dalam memastikan program perlindungan sosial diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Pemerintah daerah adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan warga. Kita harus mengeliminasi proses pelayanan publik yang diskriminatif. Melalui pemutakhiran data ini, kita memastikan semua warga memperoleh haknya secara adil dan setara,” katanya.

Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang didukung sekitar 650 agen pendataan di lapangan.

Pada tahap awal, pendataan difokuskan di Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Teluk Ambon sebelum diperluas ke kecamatan lainnya hingga berakhir di Kecamatan Sirimau.

Menurut Bodewin, salah satu fokus pembaruan data adalah penyesuaian status pekerjaan pada Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Pembaruan tersebut bertujuan memastikan data pekerjaan warga sesuai kondisi sebenarnya sehingga tidak memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan dalam basis data pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Wendy Pelupessy mengatakan akurasi data kependudukan menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai program perlindungan sosial, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan percepatan penanganan stunting.

“Kami menyambut baik transisi ke bantuan sosial berbasis digital ini. Intervensi kesehatan seperti PBI Jaminan Kesehatan maupun program penanganan stunting sangat membutuhkan akurasi data desil agar tidak salah sasaran,” katanya.

Ia menambahkan Dinas Sosial telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Kota Ambon untuk menyosialisasikan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dari sekitar 120 ribu kepala keluarga di Kota Ambon, baru sekitar 20 ribu yang telah mengaktifkan IKD sehingga pemerintah terus mendorong percepatan kepemilikan identitas digital tersebut.

Menurut Wendy, integrasi IKD dengan data bansos digital diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus berulang kali membawa dokumen fisik atau mengurus surat keterangan untuk memperoleh bantuan maupun layanan kesehatan.

Pemerintah Kota Ambon berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor agar data kependudukan dan kesejahteraan sosial semakin akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung pelayanan publik yang inklusif.

Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.