Pemkot Balikpapan tekan perjalanan dinas lewat rapat daring - ANTARA News Kalimantan Timur

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memperketat alokasi belanja perjalanan dinas luar daerah guna mengefisiensikan anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Perjalanan dinas kita efektifkan. Kadang kita melakukan zoom meeting, kita tidak perlu harus ke luar kota. Kita berkoordinasi rapat dengan zoom meeting, itu sudah bisa memberikan pengurangan dari biaya perjalanan dinas,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo di Balikpapan, Rabu.

Bagus menjelaskan bahwa pemanfaatan platform digital seperti zoom menjadi alternatif utama untuk menekan agenda tatap muka yang dinilai tidak mendesak.

Menurut dia, kebijakan efisiensi ini tidak mengganggu program-program prioritas masyarakat.

"Pemerintah daerah tetap mengawal keberlangsungan program penting, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, hingga Koperasi Merah Putih agar manfaatnya tetap dirasakan warga," kata Bagus.

Di samping itu, efisiensi anggaran dipastikan tidak akan berdampak pada pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Dia menambahkan untuk menjaga dinamika perekonomian lokal, pemerintah kota juga terus mendorong masuknya kegiatan berskala nasional dan keagamaan ke Balikpapan.

"Penyelenggaraan seminar dan acara komunitas terbukti mampu menggerakkan sektor perhotelan, restoran, usaha kuliner, transportasi, hingga UMKM daerah," jelas Bagus.

Pemkot Balikpapan memperkirakan ruang fiskal daerah akan makin melonggar pada 2027 mendatang seiring pengalihan beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat.

Pengalihan beban anggaran gaji PPPK tersebut diharapkan memberi fleksibilitas lebih bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan publik.

Pewarta: Arumanto/Novi Abdi
Editor : Rahmad

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.