Pemkot Samarinda targetkan 192 ribu pekerja informal dapat jaminan sosial - ANTARA News Kalimantan Timur

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 192 ribu pekerja rumah tangga dan sektor informal yang hingga kini belum memiliki proteksi kerja.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di Samarinda, Selasa,menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan nyata dan jaring pengaman sosial bagi pekerja rentan tersebut.

"Sasarannya adalah pekerja rentan dan sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh jaring pengaman sosial," ujar Andi Harun saat menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda di Ruang Rapat Wali Kota.

Berdasarkan data yang dihimpun, potensi total tenaga kerja di Samarinda saat ini mencapai 357 ribu orang.

Namun, lebih dari separuh angkatan kerja atau sekitar 192 ribu orang di antaranya masih berstatus belum terlindungi.

Bagi Andi Harun, angka tersebut adalah alarm yang menuntut aksi nyata dari jajaran perangkat daerah, bukan sekadar komoditas statistik.

"Mereka berisiko kehilangan sumber nafkah ketika menghadapi kecelakaan kerja maupun musibah. Oleh karena itu, saya instruksikan seluruh jajaran untuk membangun sistem perlindungan yang konkret dan terukur," tegasnya.

Ia meminta program perluasan kepesertaan ini tidak terjebak dalam seremoni atau sosialisasi belaka. Perangkat daerah diwajibkan menyusun indikator keberhasilan yang matang, lengkap dengan target jumlah pekerja yang dijangkau, batas waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab yang jelas.

Untuk menyukseskan implementasi di lapangan, Pemkot Samarinda tengah mengkaji penguatan regulasi daerah.

Selain melibatkan Ketua RT, kader Dasawisma akan didorong menjadi motor penggerak lewat skema apresiasi khusus bagi kelompok yang berhasil mendongkrak jumlah kepesertaan di wilayahnya.

Menurut Andi Harun, misi ini bukan sekadar tugas birokrasi, melainkan misi kemanusiaan."Kita tidak sekadar mengejar target formal. Ada nilai ibadahnya di sini.

"Target kita sebagai pemerintah tercapai, tetapi lebih dari itu, nilai sosial dan ibadahnya juga tinggi,” tutur Wali Kota.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda, Yuyum Puspitaningrum, membenarkan pentingnya kehadiran jaminan sosial ini.

Ia mencontohkan realisasi nyata program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dirasakan masyarakat, salah satunya melalui pencairan santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris peserta.

Menurut Yuyum, santunan tersebut membuktikan bahwa jaminan sosial adalah instrumen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga saat menghadapi risiko yang tidak terduga.

Melalui sinergi erat antara Pemkot Samarinda, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, hingga struktur terkecil seperti RT dan Dasawisma, optimisme besar dicanangkan agar cakupan perlindungan meluas secara signifikan.

Bagi Pemkot Samarinda, esensi kemajuan kota tidak boleh hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik, melainkan dari hadirnya rasa aman bagi setiap jiwa yang menggerakkan roda perekonomian kota.

Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.